Javascript must be enabled to continue!
Akibat Hukum Terbitnya 2 Sertifikat Atas 1 Bidang Tanah (Tumpang Tindih/Overlapping) Ditinjau dari Pasal 263 KUHP
View through CrossRef
One example of a case of falsified documents in the issuance of overlapping land certificates occurred in East Luwu Regency and was raised in court through Decision Number 90/Pid.B/2020/PN MII. In this case, it was discovered that land certificate falsification was carried out by a land mafia, resulting in the emergence of two certificates for the same plot of land. This practice not only harms the legitimate owner but also creates laws and gives rise to complex agrarian conflicts. This research uses a normative juridical method, with an approach based on laws and court decisions. The results show that the preservation was an intentional act carried out by one party, with the aim of controlling land rights that did not belong to him. In the decision, the perpetrator was found guilty and sentenced because it was also proven to have falsified documents, as stipulated in Article 263 of the Criminal Code (KUHP). From this case, it can be concluded that law enforcement against overlapping duplicate certificates is very important to ensure legal certainty and protection. Protection efforts for land rights holders are carried out through a land registration process that complies with procedures based on Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law. Compliance with these procedures can provide a strong basis for identifying legitimate rights holders and preventing future damage, including cases of overlapping certificates caused by document falsification. To prevent the recurrence of similar cases, it is necessary to improve the monitoring system and digitize land data comprehensively by the National Land Agency (BPN). An integrated digital-based land system can minimize the opportunity for the issuance of duplicate certificates for a single plot of land, because all land rights data can be accessed and disclosed transparently and in real time.
Politeknik Pratama Purwokerto
Title: Akibat Hukum Terbitnya 2 Sertifikat Atas 1 Bidang Tanah (Tumpang Tindih/Overlapping) Ditinjau dari Pasal 263 KUHP
Description:
One example of a case of falsified documents in the issuance of overlapping land certificates occurred in East Luwu Regency and was raised in court through Decision Number 90/Pid.
B/2020/PN MII.
In this case, it was discovered that land certificate falsification was carried out by a land mafia, resulting in the emergence of two certificates for the same plot of land.
This practice not only harms the legitimate owner but also creates laws and gives rise to complex agrarian conflicts.
This research uses a normative juridical method, with an approach based on laws and court decisions.
The results show that the preservation was an intentional act carried out by one party, with the aim of controlling land rights that did not belong to him.
In the decision, the perpetrator was found guilty and sentenced because it was also proven to have falsified documents, as stipulated in Article 263 of the Criminal Code (KUHP).
From this case, it can be concluded that law enforcement against overlapping duplicate certificates is very important to ensure legal certainty and protection.
Protection efforts for land rights holders are carried out through a land registration process that complies with procedures based on Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law.
Compliance with these procedures can provide a strong basis for identifying legitimate rights holders and preventing future damage, including cases of overlapping certificates caused by document falsification.
To prevent the recurrence of similar cases, it is necessary to improve the monitoring system and digitize land data comprehensively by the National Land Agency (BPN).
An integrated digital-based land system can minimize the opportunity for the issuance of duplicate certificates for a single plot of land, because all land rights data can be accessed and disclosed transparently and in real time.
Related Results
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin
Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan Terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin
Dampak hukum dari tumpang tindih areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan fokus pada aspek penerbitan izin. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perke...
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH DI KOMPLEKS TDM 2
PROBLEMATIKA SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH DI KOMPLEKS TDM 2
Hak atas tanah merupakan hak dasar sangat berarti bagi masyarakat untuk harkat dan kebebasan diri seseorang. Di sisi lain, adalah kewajiban negara memberikan jaminan kepastian huku...
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
Peran PPAT Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Adat di Bali
PTSL dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap....
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SENGKETA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG
Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ialah hal penting dalam sistematika pendaftaran tanah agar memiliki legalitas serta kepastian hukum yang kuat, dilihat dari prakteknya ma...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 1 TAHUN 2021
Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah. Tujuan penelitian untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman...
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
PERBANDINGAN HUKUM TANAH TERLANTAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan National Land Code 1965 secara umum tanah terlantar merupakan tanah yang dengan sengaja tidak digunakan, diusahakan, dan dimanf...
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Kedudukan Harato Pusako Tinggi yang Berbatasan dengan Tanah Timbul Ditinjau Berdasarkan Hukum Pertanahan
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya sengketa tumpang tindih klaim kepemilikan antara masyarakat hukum adat Kaum selaku penguasa tanah harato pusako tinggi dengan pemerintah...

