Javascript must be enabled to continue!
Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
View through CrossRef
The traffic challenges faced by the Indonesian nation today are traffic violations, traffic jams and traffic crimes. These traffic violations can give rise to new problems that have more fatal consequences, for example they can result in traffic accidents and increase the death rate due to traffic accidents. The government's effort to respond to this is by instructing it to use information and communication technology to improve effective, excellent service and efficiency of public services and support transparency of public services. With a government policy related to providing services to the public using electronic services, the Chief of the Republic of Indonesia Police (KAPOLRI) then realized or implemented this policy by creating an electronic ticketing service (e-Tilang). The e-Tilang program has been implemented in Jember Regency since 2021. The implementation of the e-Tilang system in Jember Regency is still not optimal because there are many factors that hinder the realization of traffic order. So, this also has a big influence in measuring the effectiveness of implementing the e-Tilang system. This research uses a statutory approach and a conceptual approach, with a normative juridical research type. The implementation of e-Tilang in Jember Regency originally used CCTV cameras or what is usually called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). However, the implementation is still not optimal, therefore to perfect the e-Tilang technology there is INCAR innovation using a mobile camera. The implementation of e-Tiling for traffic violators in Jember Regency has not been implemented optimally. Because, law enforcement for traffic violators in Jember Regency still requires the use of manual ticketing methods. So, it is necessary to improve the e-Tilang system which has been implemented throughout Indonesia, especially the new innovation, namely the INCAR car.
Indonesian Journal Publisher
Title: Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Description:
The traffic challenges faced by the Indonesian nation today are traffic violations, traffic jams and traffic crimes.
These traffic violations can give rise to new problems that have more fatal consequences, for example they can result in traffic accidents and increase the death rate due to traffic accidents.
The government's effort to respond to this is by instructing it to use information and communication technology to improve effective, excellent service and efficiency of public services and support transparency of public services.
With a government policy related to providing services to the public using electronic services, the Chief of the Republic of Indonesia Police (KAPOLRI) then realized or implemented this policy by creating an electronic ticketing service (e-Tilang).
The e-Tilang program has been implemented in Jember Regency since 2021.
The implementation of the e-Tilang system in Jember Regency is still not optimal because there are many factors that hinder the realization of traffic order.
So, this also has a big influence in measuring the effectiveness of implementing the e-Tilang system.
This research uses a statutory approach and a conceptual approach, with a normative juridical research type.
The implementation of e-Tilang in Jember Regency originally used CCTV cameras or what is usually called Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
However, the implementation is still not optimal, therefore to perfect the e-Tilang technology there is INCAR innovation using a mobile camera.
The implementation of e-Tiling for traffic violators in Jember Regency has not been implemented optimally.
Because, law enforcement for traffic violators in Jember Regency still requires the use of manual ticketing methods.
So, it is necessary to improve the e-Tilang system which has been implemented throughout Indonesia, especially the new innovation, namely the INCAR car.
Related Results
KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
KEBERADAAN KENDARAAN RODA TIGA SEBAGAI ODONG-ODONG DI KABUPATEN SUMENEP MENURUT HUKUM POSITIF
Kendaraan atau angkutan adalah wahana alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh mahluk hidup. Kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak ber...
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode...
Analisis Penerapan Jalan Satu Arah di Ruas Jalan Raya Leles-Jalan Lingkar Leles
Analisis Penerapan Jalan Satu Arah di Ruas Jalan Raya Leles-Jalan Lingkar Leles
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemacetan yang sering terjadi di ruas Jalan Raya Leles pada saat jam-jam sibuk dan mengetahui dampak penerapan jalan satu arah te...
PERAN KEPOLISAN LALU LINTAS TERHADAP PENAGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
PERAN KEPOLISAN LALU LINTAS TERHADAP PENAGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang dalam hal ini yang dialih fungsikan sebagai angkutan orang dijalan raya merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas serta perbuatan mel...
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS
PERANAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN DAN PERILAKU NOTARIS
Notaris yang juga sebagai pejabat umum pembuat akta otentik perlu di awasi dan dilakukan pemeriksaan yang berkala agar nantinya perilaku notaris diharapkan sesuai dengan apa yang d...
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Karawang dengan adanya surat ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, kecelakaan tersebut selain berkaitan dengan korban, juga berkaitan dengan keamanan dalam be...

