Javascript must be enabled to continue!
Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement ( E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur
View through CrossRef
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat. Hasil penelitian 1) Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ( UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2) Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terkait di beberapa titik di di wilayah Polres Lombok Timur. Keberadaan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. terkait dengan penerapan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap. Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.
Universitas Islam Al-Azhar
Title: Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement ( E-TLE) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur
Description:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Lombok Timur.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan didukung oleh penelitian Hukum Normatif (Perundang-undangan) yaitu dengan melakukan Penelitian secara timbal balik, antara Hukum dengan Lembaga Non Doktrinal yang bersifat Empiris dalam menelaah kaidah-kaidah Hukum yang berlaku di Masyarakat.
Hasil penelitian 1) Pengaturan lalu lintas jalan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan ( UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (2) Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau yang disebut dengan Tilang Elektronik di wilayah Polres Lombok Timur baru sampai pada tahap Sosialisasi dan Peninjauan lokasi pemasangan CCTV bersama dengan instansi terkait di beberapa titik di di wilayah Polres Lombok Timur.
Keberadaan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini.
terkait dengan penerapan E TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) menerapkan sistem Tilang Elektronik, sistem yang dipercaya dapat mengurangi praktik pungli (Pungutan Liar) dan Suap.
Proses tilang Elektronik ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.
.
Related Results
The Burden of Road Traffic Injuries: A Global Perspective
The Burden of Road Traffic Injuries: A Global Perspective
Introduction Road Traffic Injury (RTI) pose a significant health challenge. It represents the eighth leading cause of death globally, prompting the UN to designate 2011-2020 as...
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BANGLI
Permasalahan mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar kerap menjadi problema serius di Indonesia karena kian tahun cenderung mengalami peningkat...
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOPPENG
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode...
Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan
Optimalisasi satuan lalu lintas Polres Gresik dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran muatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi satuan lalu lintas untuk menanggulangi kecelakaan akibat pelanggaran muatan. Metode yang digunakan yakni penelitian kualitatif. Hasi...
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN (Studi Kasus : Kantor PLN Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel. Macannang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone)
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PEMBANGUNAN GEDUNG PLN (PERSERO) TANAH WAHIDIN (Studi Kasus : Kantor PLN Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kel. Macannang, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone)
ABSTRAKPembangunan suatu kawasan dan/atau lokasi tertentu mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas disekitarnya. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah in...
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN BANJARNEGARA
Kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, kecelakaan tersebut selain berkaitan dengan korban, juga berkaitan dengan keamanan dalam be...
PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KETERTIBAN HUKUM MASYARAKAT
PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA MENGURANGI TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KETERTIBAN HUKUM MASYARAKAT
Data kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dihimpun oleh Ditlantas Babinkum Polda Jateng memberikan gambaran bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas dan tingkat ketertiban masya...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...

