Javascript must be enabled to continue!
Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel
View through CrossRef
Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan. Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Universitas Warmadewa
Title: Analisis Yuridis Delik Perzinahan terhadap Pasangan Diluar Nikah yang Melakukan Check-In Hotel
Description:
Perzinahan dan Kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia ini.
Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan dirasa sebagai suatu penistaan terhadap perjanjian suci dari perkawinan.
Yang mana perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar nikah yang melakukan check-in hotel setelah di undangkan KUHP.
Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif.
Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP memiliki tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang.
Perzinahan dalam RKUHP baru dianggap terlalu ikut campur kedalam privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Related Results
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Pre Marriage Marriage Guidance comes because of the need, with the increasing number of divorce cases that occur in the community of Ujung Berung Subdistrict, it also indicates tha...
TANGGAPAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN
TANGGAPAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM MATERIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN
Nikah sirri kembali menjadi isu hangat di Indonesia, hal ini mencuat ketika diajukannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan atau y...
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan
Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusi...
PENERAPAN CHSE MENGHADAPI NEW ERA UNTUK MENINGKATKAN INCOME HOTEL JAMBULUWUK JOGYAKARTA
PENERAPAN CHSE MENGHADAPI NEW ERA UNTUK MENINGKATKAN INCOME HOTEL JAMBULUWUK JOGYAKARTA
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan CHSE dalam menghadapi Adaptasi baru/New Era, Strategi Hotel dalam Meningkatkan income dan penerapan CHSE dalam menghadapi ...
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
Salah satu masalah yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cyber crime di bidang kesusilaan. Jenis cyber crime di bidang kesusilaan yang seda...
Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Penelitian ini memfokuskan kajian mengenai periodisasi dan klasifikasi dekriminalisasi terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan teknik pengumpulan ...
FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP
FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP
Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai ...
PROBLEMATIKA SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
PROBLEMATIKA SEPUTAR HUKUM ISBAT NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
Isbat nikah adalah penetapan suatu perkawinan. Secara yuridis, isbat nikah diatur dalam aturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undan...

