Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana

View through CrossRef
Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds, as a guide for investment managers in protecting the rights of investors. Lack of carefulness of investors in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager, so that legal protection is needed for mutual fund investors. The purpose of this study is to reveal the legal protection for mutual fund investors related to the dissolution of the mutual fund management legal entity where investors invest their capital. The method used in this study is a normative legal method with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is done by classifying legal materials. Sources of legal materials used are primary and secondary law. After the data was collected, the data were analyzed by descriptive analysis. The results of the study reveal that the legal consequences for investors related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity are regulated in Article 50 of the OJK regulation if the mutual fund product is dissolved the investor cannot resell after the dissolution of the mutual fund product. If there is a loss to the mutual fund product caused by the investment manager, the investment manager must be responsible for the loss due to his actions.
Title: Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Pembubaran Badan Hukum Reksa Dana
Description:
Mutual funds are investment instruments regulated in regulation number 23/POJK/04/2016 concerning mutual funds, as a guide for investment managers in protecting the rights of investors.
Lack of carefulness of investors in choosing mutual fund products and determining the right and safe investment manager, so that legal protection is needed for mutual fund investors.
The purpose of this study is to reveal the legal protection for mutual fund investors related to the dissolution of the mutual fund management legal entity where investors invest their capital.
The method used in this study is a normative legal method with a statutory approach.
The technique of collecting legal materials is done by classifying legal materials.
Sources of legal materials used are primary and secondary law.
After the data was collected, the data were analyzed by descriptive analysis.
The results of the study reveal that the legal consequences for investors related to the dissolution of the mutual fund managing legal entity are regulated in Article 50 of the OJK regulation if the mutual fund product is dissolved the investor cannot resell after the dissolution of the mutual fund product.
If there is a loss to the mutual fund product caused by the investment manager, the investment manager must be responsible for the loss due to his actions.

Related Results

PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
PERBEDAAN BADAN HUKUM PUBLIK DAN BADAN HUKUM PRIVAT
Berdasarkan Pasal 1ayat (1) danPasal2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja-kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboardsdan lembaga l...
Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia
Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia
Artikel ini akan mengkaji mengenai sisi hukum pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam dalam perspektif politik hukum di Indonesia. Dalam artikel ini akan membahas tent...
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Efektivitas Peruntukkan Dana Desa
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat terobosan melalui program menyalurkan Dana Desa. “Tahun 2015  Alok...
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA
ABSTRAK Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Seh...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi yang melaporkan dugaan tindak pidana narkotika, mengetahui hambatan perlindungan saksi yang melap...
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi
Pada dasarnya bentuk perlindungan data pribadi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan data berupa perlindungan data secara fisik, baik yang terlihat maupun yang tidak terli...

Back to Top