Javascript must be enabled to continue!
Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Uu Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
View through CrossRef
Penelitian ini membahas tentang hak imunitas advokat berdasarkan uu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat secara tegas mengatur mengenai hak ini, memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya, Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan terkait lainnya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman advokat mengenai hak imunitas mereka masih terbatas. Banyak advokat yang belum mengetahui secara detail mengenai ruang lingkup dan batasan dari hak imunitas tersebut. Hal ini menyebabkan advokat seringkali ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya dan khawatir akan tuntutan hukum. Kesimpulan Penelitian Menegaskan bahwa Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, Hak imunitas atau kekebalan hukum advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”akan tetapi pasal tersebut memuat tentang pengecualian hukum.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Title: Hak Imunitas Advokat Berdasarkan Uu Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Description:
Penelitian ini membahas tentang hak imunitas advokat berdasarkan uu nomor 18 tahun 2003 tentang advokat secara tegas mengatur mengenai hak ini, memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya, Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan terkait lainnya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman advokat mengenai hak imunitas mereka masih terbatas.
Banyak advokat yang belum mengetahui secara detail mengenai ruang lingkup dan batasan dari hak imunitas tersebut.
Hal ini menyebabkan advokat seringkali ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya dan khawatir akan tuntutan hukum.
Kesimpulan Penelitian Menegaskan bahwa Hak imunitas atau kekebalan hukum tidak hanya diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Advokat mengenai hak imunitas seorang advokat, Hak imunitas atau kekebalan hukum advokat bergantung dari itikad baik advokat tersebut, hak imunitas atau kekebalan hukum juga diatur dalam Pasal 50 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”akan tetapi pasal tersebut memuat tentang pengecualian hukum.
Related Results
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota ...
Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan
Advokat merupakan salah satu pihak pelapor terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 P...
HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT MELECEHKAN AHLI
HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT MELECEHKAN AHLI
Advokat merupakan profesi mulia, dalam menjalankan tugas profesinya didasarkan pada iktikada baik. Bebeas mengeluarkan pendapat tidak dapat seenaknya harus berdasarkan peraturan pe...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia
Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia
Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang...
Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme
Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme
Keberadaan organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, namun dalam praktik dan perjalanannya dipenuhi polemik dan kerap berhujung pada perpecahan. Undang-Undang Nomor 18 Ta...
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat
Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala ...
HAK MATERNITIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan)
HAK MATERNITIS TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan)
Penelitian ini membahas tentang penerapan hak maternitas tenaga kerja perempuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Hak mat...

