Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
kewenangan MK_171 PUTRI HASRI WAHYUNI S
View through CrossRef
Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau Ius Soli dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau Ius Sanguinis. Perbedaan asas Ius Soli dan Ius Sanguinis mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan kewarganegaraan ganda.
Title: kewenangan MK_171 PUTRI HASRI WAHYUNI S
Description:
Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat kelahiran atau Ius Soli dan kewarganegaraan yang diperoleh berdasarkan hubungan darah atau Ius Sanguinis.
Perbedaan asas Ius Soli dan Ius Sanguinis mengakibatkan munculnya kewarganegaraan ganda.
Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Selandia Baru, Swiss, Turki, Jamaika menganut kewarganegaraan ganda.
Sampai saat ini, setidaknya terdapat 44 negara yang menerapkan kewarganegaraan ganda.
Related Results
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Sekretaris Daerah pada tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perun...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
kewenangan MK_171 PUTRI HASRI WAHYUNI S
kewenangan MK_171 PUTRI HASRI WAHYUNI S
Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 134/PHP.BUPXIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH ...
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada
AbstractThe Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original ...
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Analisis Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Dinas Pertanahan Aceh di Kota Banda Aceh
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menegaskan tentang peralihan status Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanaha...
Evaluasi dan Pengembangan Model Sistem Informasi Manajemen Skrining Resep di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo dengan Metode EUCS
Evaluasi dan Pengembangan Model Sistem Informasi Manajemen Skrining Resep di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie Gorontalo dengan Metode EUCS
Introduction: Management information systems (SIMs) can provide data and information that can help facilitate prescription screening such as administrative, pharmaceutical, and cl...
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam
ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan no...
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan di Kota Batam
The purpose of this study is to analyse the extent of juridical authority of Batam Management Agency in the process of land execution, and to review the extent to which such author...