Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

View through CrossRef
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan sertasenantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itusendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia.Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukanagar masyarakat merasa aman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menurut KUHPterhadap delik pembunuhan, bagaimana menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan danbagaimana perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam. Adapun jenispenelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil analisismaka disimpulkan bahwa pembunuhan menurut KUHP terhadap delik pembunuhan dalambentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengajainsyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapunbentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudahdiketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, danakibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang dicapai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu. Pembunuhan menurut hukum Islamterhadap delik pembunuhan dapat dilihat dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semisengaja dan pembunuhan tidak disengaja. Perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHPdan hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati,pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan dalam hukum pidana Islamsanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat , kifarat, danhukuman ta’zir.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
Title: TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN DELIK PEMBUNUHAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Description:
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan sertasenantiasa menarik untuk dibicarakan.
Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itusendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia.
Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukanagar masyarakat merasa aman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui menurut KUHPterhadap delik pembunuhan, bagaimana menurut hukum Islam terhadap delik pembunuhan danbagaimana perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam.
Adapun jenispenelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Berdasarkan hasil analisismaka disimpulkan bahwa pembunuhan menurut KUHP terhadap delik pembunuhan dalambentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengajainsyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapunbentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudahdiketahuinya artinya suatu perbuatan yang dilakukan itu merupakan kehendak si pelaku, danakibat yang ditimbulkan adalah tujuan maupun akibat lain yang mungkin akan timbul yang dicapai si pelaku dengan melakukan suatu perbuatan itu.
Pembunuhan menurut hukum Islamterhadap delik pembunuhan dapat dilihat dari pembunuhan disengaja, pembunuhan semisengaja dan pembunuhan tidak disengaja.
Perbandingan sanksi pembunuhan menurut KUHPdan hukum Islam adalah pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana mati,pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan.
Sedangkan dalam hukum pidana Islamsanksi pidana pembunuhan dapat berupa hukuman qishash, hukuman diyat , kifarat, danhukuman ta’zir.

Related Results

ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
KESALAHAN PENGERTIAN TERMINOLOGI ZINA (OVERSPEL) DALAM KUHP
KESALAHAN PENGERTIAN TERMINOLOGI ZINA (OVERSPEL) DALAM KUHP
Penelitian ini bertolak dari permasalahan pokok bagaimanakah formulasi delik perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP hasil terjemahan, khususnya Pasal 284 KUHP.Untu...
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam
Abstract: This article discusses the crime of murder with mutilation according to the Criminal Code and the Islamic Criminal Law. Murder with mutilation murder is committed by the ...
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
KEBIJAKAN KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA FISKAL
Tindak pidana fiskal adalah perbuatan tertentu di bidang fiskal yang diberi sanksipidana. Peraturan perundang-undangan di bidang fiskal memuat tindak pidana fiskal yangmerupakan su...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Thailand dan Hukum Pidana Islam
Tindak pidana aborsi di negara Thailand sudah pada tahap yang mengkhawatirkan dan dinyatakan sebagai perbuatan yang ilegal. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi tindak pida...
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukumpidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional danpengaturan hukum ...

Back to Top