Javascript must be enabled to continue!
PENGHILANGAN PAKSA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (TELAAH PUTUSAN PRA-PERADILAN III ICC ATAS SITUASI BURUNDI)
View through CrossRef
Enforced disappearance could be qualified as a crime against humanity. However, international human rights law (IHRL) and international criminal law (ICL), have different definitions of enforced disappearance. It can be reviewed by the different formulations between the ‘ICPPED’ and the Rome Statute of the ‘ICC’. Rome Statute adds several elements to the enforced disappearance definition, such as ‘specific intent’ by the individual perpetrators, ‘temporal element’, and ‘political organization’ as potential actors. And the Pre-Trial Chamber (PTC) III Decision on ‘Burundi Situation’ (2017) could be a significant reference. By the doctrinal research through statute and conceptual approach, this article concludes that the PTC III Decision reflects the very close relationship between those two different branches of law, as PTC III still refers to IHRL instruments to fill the legal gap in the interpretation of enforced disappearance within the Rome Statute.
Title: PENGHILANGAN PAKSA SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (TELAAH PUTUSAN PRA-PERADILAN III ICC ATAS SITUASI BURUNDI)
Description:
Enforced disappearance could be qualified as a crime against humanity.
However, international human rights law (IHRL) and international criminal law (ICL), have different definitions of enforced disappearance.
It can be reviewed by the different formulations between the ‘ICPPED’ and the Rome Statute of the ‘ICC’.
Rome Statute adds several elements to the enforced disappearance definition, such as ‘specific intent’ by the individual perpetrators, ‘temporal element’, and ‘political organization’ as potential actors.
And the Pre-Trial Chamber (PTC) III Decision on ‘Burundi Situation’ (2017) could be a significant reference.
By the doctrinal research through statute and conceptual approach, this article concludes that the PTC III Decision reflects the very close relationship between those two different branches of law, as PTC III still refers to IHRL instruments to fill the legal gap in the interpretation of enforced disappearance within the Rome Statute.
Related Results
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut...
KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA MANTAN WAKIL PRESIDEN BOEDIONO OLEH HAKIM PRA PERADILAN (Studi PutusanNomor 24/Pid.Pra/2018/Jkt.Sel)
KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA MANTAN WAKIL PRESIDEN BOEDIONO OLEH HAKIM PRA PERADILAN (Studi PutusanNomor 24/Pid.Pra/2018/Jkt.Sel)
<p align="center"><strong>ABSTRAK</strong></p><p align="center"><strong> </strong></p><p> <em>Penulisan ini b...
EFEKTIVITAS EKSEKUSI UPAYA PAKSA
EFEKTIVITAS EKSEKUSI UPAYA PAKSA
Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diterangkan mengenai upaya paksa berupa uang paksa dan sanksi administratif sebagai bentuk pemaksaan terhadap rendahnya tingkat keberhas...
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat
Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. ...
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
PENGARUH KONDISI LINGKUNGAN TERHADAP KERAWANAN KEJAHATAN DI KAWASAN PERKOTAAN Studi Kasus di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung
Kejahatan merupakan perubahan yang tidak direncanakan akibat proses pengembangan perkotaan. Pendekatan geografis dalam analisis kejahatan mampu menganalisis pola kejahatan mengguna...
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERADILAN ADAT GAMPONG DI KECAMATAN SAMUDERA
Dengan adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istidat, dan qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, gampong telah diberi kewenangan untuk ...
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Optimalisasi Bimbingan Pra- Nikah di Kantor Urusan Agama
Pre Marriage Marriage Guidance comes because of the need, with the increasing number of divorce cases that occur in the community of Ujung Berung Subdistrict, it also indicates tha...
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
PERAN PTUN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAI LANGKAH EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA TUN
Penelitian ini ditujukan dalam rangka menhasilkan analisis terkait peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan huku...

