RUU KPK yang Kontroversial 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, terjadi sebuah fenomena yang mengejutkan dalam dunia KPK yang menarik perhatian public maupun para staf KPK sendiri. Fenomena tersebut ialah terjadinya Revisi UU KPK, yang hal tersebut menimbulkan kontroversi antara pihak DPR dan KPK. RUU KPK yang diajukan DPR bertolak belakang dengan kepribadian, cutra serta dengan semua yang telah KPK dirikan selama ini. Dan RUU KPK tersebut tidak sesuai dengan peraturan UU KPK sejak dulu, yang dikhawatirkan akan melemahkan kinerja KPK sebagai Lembaga pemberantas korupsi. Namun, dari pihak Legislative terutama pihak DPR yang ingin merevisi UU KPK tersebut, mereka mengharapkan bahwa dengan RUU KPK yang akan ditetapkan ini dapat berfungsi dengan baik dan mempermudah serta meningkatkan kualitas kinerja dari pihak KPK.