Javascript must be enabled to continue!
Analisis Kebijakan Penataan Ruang Kota Jayapura Terhadap Luasan Hutan Kota di Distrik Abepura
View through CrossRef
Jayapura City There is Abepura District which has supporting economic infrastructure so that economic growth in Abepura District is very rapid. The existing city forests in several locations in Abepura District need to be improved or expanded to improve their function. This study aims to see the spatial planning policy in Jayapura City related to the area of the Abepura District city forest, analyze the implications of the Jayapura City spatial planning policy on the area of the Abepura District City Forest, and Analyze the Suitability of Abepura District City Forest Land. This research method uses qualitative descriptive analysis and Spatial Analysis to obtain a picture of the area of the Abepura District City Forest as well as a picture of land conversion and the suitability of the Abepura District City Forest land. The results of this study are that the area of Approximately 997 hectares of City Forest is in Abepura District According to the 2014 Jayapura City Spatial Policy Data, the City Forest Development policy has only been carried out once in Organda over the past few years, while policies that reduce the area of City Forest Many are carried out in housing, building and road development activities, this is because on average the development already has a land permit and a building permit. This study provides an overview that the problem of the reduced area of the Abepura District City Forest occurs because the Jayapura City Government is not firm enough in implementing the Jayapura City Spatial Planning Policy in development so that it is in accordance with the Area Designation.
Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia
Title: Analisis Kebijakan Penataan Ruang Kota Jayapura Terhadap Luasan Hutan Kota di Distrik Abepura
Description:
Jayapura City There is Abepura District which has supporting economic infrastructure so that economic growth in Abepura District is very rapid.
The existing city forests in several locations in Abepura District need to be improved or expanded to improve their function.
This study aims to see the spatial planning policy in Jayapura City related to the area of the Abepura District city forest, analyze the implications of the Jayapura City spatial planning policy on the area of the Abepura District City Forest, and Analyze the Suitability of Abepura District City Forest Land.
This research method uses qualitative descriptive analysis and Spatial Analysis to obtain a picture of the area of the Abepura District City Forest as well as a picture of land conversion and the suitability of the Abepura District City Forest land.
The results of this study are that the area of Approximately 997 hectares of City Forest is in Abepura District According to the 2014 Jayapura City Spatial Policy Data, the City Forest Development policy has only been carried out once in Organda over the past few years, while policies that reduce the area of City Forest Many are carried out in housing, building and road development activities, this is because on average the development already has a land permit and a building permit.
This study provides an overview that the problem of the reduced area of the Abepura District City Forest occurs because the Jayapura City Government is not firm enough in implementing the Jayapura City Spatial Planning Policy in development so that it is in accordance with the Area Designation.
Related Results
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh
Kebijakan penataan ruang merupakan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indon...
RANCANGAN PENATAAN BLOK HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
RANCANGAN PENATAAN BLOK HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah mengakibatkan peningkatan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Menyadari bahwa jumlah lahan yang tersedia relatif tetap dan tidak seban...
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
ISUE STRATEGIS KAWASAN HUTAN PADA PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang; Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah. Penetapan Kawasan Hutan adalah suatu penegasan tentan...
Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena
Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena
Penataan ruang merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang serasi. Penataan ruang dapat berpedoman pada hukum nasional maupun pada kearifan lokal. Tujuan penelitian ...
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
ANALISIS KECUKUPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA LANGSA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi yang ada di lapangan (eksisting) ruang terbuka hijau di Kota Langsa, melihat perubahan ruang terbuka hijau di Kota Langsa ...
Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang
Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumusk...
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan da...
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG
EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KIARA CONDONG KOTA BANDUNG
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang...


