Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang

View through CrossRef
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang. Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay  peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan  jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada ). Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang. Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Untuk selanjutnya denga mengunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut,  meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatan sosialisasi berbasis digital
Title: Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang
Description:
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran penataan ruang yang terjadi sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sehingga dapat merumuskan masukan perbaikan terhadap implementasi kebijakan penataan ruang pada kawasan perumahan dan permukiman di Kota Padang Panjang.
Analisis data dilakukan dengan superimpose/ overlay  peta pola ruang dengan peta sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang, didapatkan  jumlah bangunan yang melanggar sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada ).
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penatan ruang.
Dari hasil pengolahan data , dari variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan faktor birokrasi merupakan variabel paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang.
Untuk selanjutnya denga mengunakan analisi SWOT dirumuskan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut,  meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatan sosialisasi berbasis digital.

Related Results

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI SURAKARTA
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERADAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI SURAKARTA
<p class="Style1">Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisi...
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kekalik Timur Kota Mataram
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kekalik Timur Kota Mataram
Lingkungan permukiman Kekalik Timur mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan, hal ini dapat mempengaruhi ruang terbuka hijau dan ketersediaan prasarana lingkungan ya...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., &amp; Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penat...
Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo
Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman di Kota Palopo
AbstrakSeiring berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk terus meningkat, mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Berdasarkan data BPS Kota Palopo terjadi pertamba...
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
ABSTRAK Pertumbuhan penduduk di perkotaan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Kabupaten Bogor melalui RTRW 2016-2036 mengembangkan pusat-pusat kegiatan. Kecamatan Cigudeg mempunyai...
Pola Permukiman Tradisional Kajang
Pola Permukiman Tradisional Kajang
One of traditional settlements in Indonesia is located in the residential area of Kajang, Bulukumba, South Sulawesi Province. Settlement community in Kajang is classified into two ...
Pemetaan Kawasan Kumuh Menggunakan Metode AHP dan GIS di Kota Tanjungbalai
Pemetaan Kawasan Kumuh Menggunakan Metode AHP dan GIS di Kota Tanjungbalai
Kawasan kumuh yang terjadi di Kota Tanjungbalai dikarenakan salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat di Kota Tanjungbalai sehingga sampai saat ini masih banyak lingkungan yang ...

Back to Top