Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Tanggung Jawab Perdata PerawatMantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi

View through CrossRef
ABSTRAK Polisi hendaknya dapat melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih memenuhi keadilan, sehingga dalam penanganan perkara, tidak selalu harus menggunakan pendekatan represif. Cara yang dimaksudkan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cara ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu. Polisi dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara. karena polisi memeiliki kewenangan diskresi. Penggunaan kewenangan diskresi dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratrif di Polres Mojokerto saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan kasus perkara perlu dikembangkan karena dalam KUHP, ada kemungkinan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan. Kata kunci : Keadilan Restoratif – Mediasi Penal
Title: Tanggung Jawab Perdata PerawatMantri Atas Praktek Tindakan Sirkumsi
Description:
ABSTRAK Polisi hendaknya dapat melakukan penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih memenuhi keadilan, sehingga dalam penanganan perkara, tidak selalu harus menggunakan pendekatan represif.
Cara yang dimaksudkan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan cara ini dapat dilakukan dalam perkara tertentu.
Polisi dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara.
karena polisi memeiliki kewenangan diskresi.
Penggunaan kewenangan diskresi dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif perlu diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratrif di Polres Mojokerto saat ini.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap penanganan kasus perkara perlu dikembangkan karena dalam KUHP, ada kemungkinan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.
kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan.
Kata kunci : Keadilan Restoratif – Mediasi Penal.

Related Results

Keterbatasan Tanggung Gugat Perdata dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Keterbatasan Tanggung Gugat Perdata dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan yang terus berulang menunjukkan bahwa tanggung gugat perdata belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang efektif di Indonesia. Gugat...
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Kedudukan Hukum Notaris, Akta Notaris Dan Saksi Akta Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata
Abstract Civil law cases of tort lawsuits for an agreement set forth in the form of a notarial deed still dominate the amount recorded in the clerkship of the district court....
Analisis Pengaruh Tanggung Jawab dalam Keluarga terhadap Beban Emosional Anak Terkecil
Analisis Pengaruh Tanggung Jawab dalam Keluarga terhadap Beban Emosional Anak Terkecil
Keluarga memainkan peran penting dalam membentuk kesejahteraan emosional anak melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Namun, tanggung jawab keluarga yang tidak sesuai dengan us...
Penerapan Tanggungjawab Perdata terhadap Pelaku Pembalakan Liar
Penerapan Tanggungjawab Perdata terhadap Pelaku Pembalakan Liar
Abstract. Illegal logging is an act prohibited in the Indonesian legal system because it is contrary to the principles of environmental protection and sustainable development as st...
Pertanggungjawaban Perdata atas Insiden Keselamatan di Terminal Bandar Udara
Pertanggungjawaban Perdata atas Insiden Keselamatan di Terminal Bandar Udara
This study aims to analyze the construction of civil liability for passenger losses arising from safety incidents at airport terminals and to determine the parties that may be held...
KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA
KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) melahirkan perkembangan hukum di bidang kenotariatan yaitu perserikatan perdat...

Back to Top