Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Penegakan hukum zina dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam definisi, penerapan sanksi, dan proses hukum. Perbedaan ini menciptakan ketidakselarasan antara ekspektasi masyarakat yang menginginkan penerapan norma syariat yang ketat dan aturan hukum positif yang lebih longgar. Dalam hukum Islam, zina merupakan pelanggaran serius dengan sanksi tegas seperti rajam atau cambuk, sedangkan hukum positif Indonesia hanya memberi hukuman pidana ringan bagi pelaku yang terikat pernikahan, dan kerap tidak memberi efek jera yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik putusan hakim dalam menangani kasus zina serta mengusulkan solusi melalui harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, dengan berlandaskan prinsip Maqasid al-Syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, mengkaji literatur dengan studi pustaka. Analisis normatif dan komparatif dilakukan untuk memahami ketidaksesuaian dan implikasinya pada perlindungan hak anak di luar nikah, yang dalam hukum Islam sering tidak diakui statusnya dari ayah biologis, namun diakui dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kedua sistem hukum diperlukan guna menjembatani ketidaksesuaian ini dan memberikan keadilan substantif bagi anak-anak hasil zina. Implementasi Maqasid al-Syariah diharapkan mampu melindungi hak-hak anak sekaligus memperkuat sanksi terhadap pelaku, sehingga memenuhi ekspektasi keadilan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dalam syariat Islam.