TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN JAMINAN HARI TUA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015

Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 mendapat penolakan di masyarakat. Merespon hal tersebut pada tanggal 16 Maret 2022 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam proses revisi, sehingga pencairan JHT saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 (Peraturan sebelumnya). Permenaker 19/2015 setelah Permenaker 2/2022 diundangkan adalah berstatus tidak berlaku dan telah dicabut dengan Peraturan yang baru (Permenaker 2/2022), lantas bagaimana status hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 jika di mengacu kepada landasan dan pedoma peraturan sesuai dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Apa telah sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif yang bersifat dekriptif dengan bersumber pada data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.