KEBEBASAN PERS DAN DAMPAK PENYALAHGUNAAN PERS

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pers menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pers dan implikasi berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Kebebasan Pers. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik prepenelitian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pertanggungjawaban pidana pers di Indonesia memakai dualisme pertanggungjawaban pidana pers, yaitu melalui jalur pemidanaan dengan menggunakan KUHP, atau menggunakan UU No. 40 Tahun 1999 tentang  Pers dengan melaksanakan pemenuhan hak jawab dan pengaduian melalui dewan pers. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pers jika ditinjau dari ketentuan hukum pidana dapat dilihat dari setiap peran yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut seperti 1) Pertanggungjawaban pidana Penulis, wartawan, fotografer, kolumnis, 2) Pertanggungjawaban pidana penerbit, 3) Pertanggungjawaban pidana Pencetak, 4) Pertanggungjawaban pidana Pengedar