Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)
View through CrossRef
This article aims to determine the women rights in Islam, in post-divorces and in knowing the analysis of judges’ decision in Palopo Religious Court regarding the women rights after divorcing. The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talak divorce cases by verdict judgment did not cover the wives rights in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition). So that, the judge did not have the courage to assign or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'a, child custody, property rights if not being the charge materials. 2) The contested divorce cases did not cover any lawsuit regarding the wives rights. Although the judge had the ex officio rights in determining the wives rights whether requested or not, the judges of Palopo Religious Court were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced. So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'a according to their ability and feasibility. 3) In reconvenes decision, it was clearly mentioned the wives rights in the judges’ decision in which they are Iddah living, Mut'ah, past living, and the child costs. At the living Iddah costs, it was decided by Palopo Religious Courts Palopo that it is not in the same nominal amount. It is also similar with the Mut'ah and children costs.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Title: PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)
Description:
This article aims to determine the women rights in Islam, in post-divorces and in knowing the analysis of judges’ decision in Palopo Religious Court regarding the women rights after divorcing.
The findings showed that the judge's decision regarding the rights of women were concluded as follows; 1) the contested or talak divorce cases by verdict judgment did not cover the wives rights in which judges presumption should not decide the case on the outside of the charge materials (ultra-petition).
So that, the judge did not have the courage to assign or guarantee legally the women rights after divorcing such as Mut'a, child custody, property rights if not being the charge materials.
2) The contested divorce cases did not cover any lawsuit regarding the wives rights.
Although the judge had the ex officio rights in determining the wives rights whether requested or not, the judges of Palopo Religious Court were just in case of the cause of divorce where the husband and wife were not willing to be divorced.
So, the judges utilized their ex officio rights to punish the husbands for providing Mut'a according to their ability and feasibility.
3) In reconvenes decision, it was clearly mentioned the wives rights in the judges’ decision in which they are Iddah living, Mut'ah, past living, and the child costs.
At the living Iddah costs, it was decided by Palopo Religious Courts Palopo that it is not in the same nominal amount.
It is also similar with the Mut'ah and children costs.
Related Results
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkal...
Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis putusan hakim terhadap perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian menganalisis putusan hakim terhadap percer...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 1754/Pdt.G/2025/PA.Kng
Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang tetap melekat terhadap anak dan mantan istri. Permasalahan...
STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN
ABSTRAK
Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Tulungagung adalah Judul dari penelitian ini, hal ini menarik di angkat sebaga...
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 UNTUK MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS
Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Serta untuk mengeta...
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumedang
Abstract. In living a married life, married couples often face various problems, ranging from mild to severe, which can threaten the integrity of the household and lead to divorce....
FENOMENA ‘STARTER WIFE’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
FENOMENA ‘STARTER WIFE’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ABSTRAKSIFenomena starter wife dalam perceraian di Indonesia menunjukkan pola relasiperkawinan yang sarat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan kerapdijadikan “pernikahan ...
Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)”.
Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt.G/2022/Pa. Cbn)”.
Pengadilan Agama Cibinong dalam praktik di lapangan Pengadilan Agama Cibinong ketika seseorang ingin mengajukan gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibinong hanya diminta untuk...

