Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Substantif

Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Banyak Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan. Kondisi ini menempatkan posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural: Persepktif prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Pembahasan: saat ini pengaturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengandung kekosongan normatif karena tidak mengatur hak perlindungan. Perspektif positivisme hukum menempatkan PMI Non-prosedural sebagai pelanggar prosedur yang kehilangan hak perlindungan negara. Sebaliknya, keadilan substantif menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dieliminasi oleh kegagalan prosedural. Kesimpulan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural dapat melalui tiga pilar: reformasi peraturan yang melindungi hak asasi Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural dari aspek Asasi Manusia, transformasi paradigma penegakan hukum yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia Non-prosedural sebagai korban struktural, dan peningkatan aksesibilitas prosedur resmi.