Javascript must be enabled to continue!
Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
View through CrossRef
Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa karena kapanpun dan dimanapun dapat diakses. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok.
Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis, begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu HPS penyusunan dan penetapan HPS akan membawa resiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada rancangan kontrak, PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Indikator reviu analisis pasar dapat mengurangi resiko, semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen angaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Waktu pengunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.
Jurnal Administrasi Publik, Puslatbang KMP LAN
Title: Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Description:
Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan PPK Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa karena kapanpun dan dimanapun dapat diakses.
PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan.
Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang terkait dengan penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok.
Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis/KAK barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis, begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit dalam menyusun spesifikasi teknis.
Untuk reviu HPS penyusunan dan penetapan HPS akan membawa resiko apabila dilakukan secara tidak cermat.
Pada rancangan kontrak, PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan.
Indikator reviu analisis pasar dapat mengurangi resiko, semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik.
Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen angaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, ID paket RUP dan anggaran telah sesuai.
Waktu pengunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa.
Semakin dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.
Related Results
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pe...
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu ag...
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia. Sehingga persoalan produksi, ...
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
PANDANGAN DASAR EKONOMI ISLAM Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia....
Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel ...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dari penyedia dengan tujuan menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan in...
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Pengaruh Sistem Informasi Pengadaan Barang terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. Alpindo Mitra Baja Sukabumi
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang konsep sistem informasi pengadaan barang yang digunakan pada perusahaan sehingga terjadinya keter...

