Javascript must be enabled to continue!
Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
View through CrossRef
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dari penyedia dengan tujuan menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan instansi pemerintah serta penyediaan fasilitas publik kepada masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo menerima Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 terkait kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan konstruksi yang menunjukkan adanya masalah selama proses pengadaan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci terkait akuntabilitas pengadaan barang dan jasa  Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dengan menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppel (2005:96). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo belum optimal karena pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan belum melakukan pengawasan lapangan secara berkala pada saat pengadaan sedang dikerjakan oleh penyedia. Meskipun dinas telah melakukan tanggung jawabnya dalam memberikan keterbukaan informasi pengadaan kepada publik, tanggap akan kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang dibutuhkan, dan memberikan sanksi atas setiap penyimpangan pengadaan, kunjungan lapangan menjadi salah satu bagian penting untuk menghindari terjadinya permasalahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Title: Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo
Description:
Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan kegiatan pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa dari penyedia dengan tujuan menyediakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan instansi pemerintah serta penyediaan fasilitas publik kepada masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo menerima Laporan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 terkait kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan konstruksi yang menunjukkan adanya masalah selama proses pengadaan berlangsung.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci terkait akuntabilitas pengadaan barang dan jasa  Pemerintah secara Online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo dengan menggunakan teori akuntabilitas menurut Koppel (2005:96).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara online di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo belum optimal karena pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan belum melakukan pengawasan lapangan secara berkala pada saat pengadaan sedang dikerjakan oleh penyedia.
Meskipun dinas telah melakukan tanggung jawabnya dalam memberikan keterbukaan informasi pengadaan kepada publik, tanggap akan kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang dibutuhkan, dan memberikan sanksi atas setiap penyimpangan pengadaan, kunjungan lapangan menjadi salah satu bagian penting untuk menghindari terjadinya permasalahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.
Related Results
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belum memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pe...
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH PEMERINTAH
Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu ag...
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan dasar ekonomi islam
Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia. Sehingga persoalan produksi, ...
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
Ekonomi syariah-03112220013-fika musfika
PANDANGAN DASAR EKONOMI ISLAM Pandangan Dasar Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam memandang bahwa kelangkaan (kelangkaan) bukanlah masalah yang asasi dari ekonomi manusia....
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penat...
PENERAPAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN YAHUKIMO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
PENERAPAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN YAHUKIMO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata kepemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun ...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel ...

