Javascript must be enabled to continue!
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH
View through CrossRef
Abstrak
Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjadi kebiasaan yang buruk bahkan merupakan penyakit masyarakat karena telah berdampak kepada timbulnya tindak pidana. Menurut Pasal 6 Perwal No. 7 Tahun 2018 penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam pandangan Fiqh sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan. Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. Kedua, bagaimana perspektif Maṣlaḥah Mursalah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama didapati kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Perwal No. 7 Tahun 2018 sebagai upaya dan usaha penanganan anak jalanan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kedua, perspektif Maṣlaḥah Mursalah, kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya yang kian berkembang. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat. Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan dan pengemis.
Kata Kunci : Penertiban, Anak Jalanan Pengemis dan Maṣlaḥah Mursalah
Title: KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH
Description:
Abstrak
Fenomena keberadaan anak jalanan di Kota Banda Aceh telah mulai dirasakan oleh masyarakat seperti ketidaknyamanan di jalan raya, mengganggu kenyamanan di jalan dan menjadi kebiasaan yang buruk bahkan merupakan penyakit masyarakat karena telah berdampak kepada timbulnya tindak pidana.
Menurut Pasal 6 Perwal No.
7 Tahun 2018 penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Dalam pandangan Fiqh sesungguhnya tidak terlalu banyak dikupas tentang hukum anak jalanan.
Hal itu dikarenakan pada zaman Nabi atau pada masa perkembangan hukum Islam, jarang sekali ditemui realita tentang anak jalanan.
Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?.
Kedua, bagaimana perspektif Maṣlaḥah Mursalah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Jalan dan Pengemis?.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama didapati kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis memiliki standar pencapai tugas dan fungsi dalam mengimplementasikan Perwal No.
7 Tahun 2018 sebagai upaya dan usaha penanganan anak jalanan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh terus meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat.
Kedua, perspektif Maṣlaḥah Mursalah, kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanganan anak jalan dan pengemis telah melakukan upaya yang kian berkembang.
Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi tolak ukur pelaksanaan peraturan untuk kemaslahatan umat.
Pengemis dan gelandangan merupakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak namun dengan pekerjaan itu mereka dapat memenuhi kemaslahatan hidup masyarakat yang termasuk di dalamnya anak jalanan dan pengemis.
Kata Kunci : Penertiban, Anak Jalanan Pengemis dan Maṣlaḥah Mursalah.
Related Results
The Use of Al-Maslahah Al-Mursalah in The Ijtihad of Imam Ash-Shafi’i
The Use of Al-Maslahah Al-Mursalah in The Ijtihad of Imam Ash-Shafi’i
Abstract: This study aims to answer such debate in that whether Imam ash-Shafi’i accepted or did not accept al-maslahah al-mursalah as dalil hukm(legal argument), or theoretically...
Efektivitas Program Pemerintah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap Pola Pangan Harapan Rumah Tangga di Kota Banda Aceh
Efektivitas Program Pemerintah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) terhadap Pola Pangan Harapan Rumah Tangga di Kota Banda Aceh
Abstrak. Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, kementerian pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau yang disebut dengan KRPL,...
Penjual Obat Cytotec Di Banda Aceh Wa 085268881116 Jual Obat Aborsi Di Banda Aceh
Penjual Obat Cytotec Di Banda Aceh Wa 085268881116 Jual Obat Aborsi Di Banda Aceh
Jual Obat Aborsi Di Banda Aceh, Jual Cytotec Banda Aceh, Penjual Obat Cytotec Banda Aceh, Jual Obat Aborsi Banda Aceh, Obat Penggugur Kandungan Di Banda Aceh, Obat Aborsi Di Banda ...
Analisis Livelihood Street Children Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru
Analisis Livelihood Street Children Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru
Anak jalanan ini menjadi fenomena yang sangat di perhatikan karena hak-hak anak masih belum sepenuhnya terwujud. Anak-anak jalanan yang seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidika...
PERAN LAYANAN SOSIAL DALAM MENGELOLA ANAK JALANAN DI BANJARMASIN
PERAN LAYANAN SOSIAL DALAM MENGELOLA ANAK JALANAN DI BANJARMASIN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis kualitatif digunakan dalam analis...
Memahami Profil Anak Jalanan dan Identifikasi Model Pemberdayaannya Melalui Pendidikan Life Skills
Memahami Profil Anak Jalanan dan Identifikasi Model Pemberdayaannya Melalui Pendidikan Life Skills
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) menemukenali karakteristik kehidupan dan pola sebaran anak jalanan di kota Surakarta, (2) mengetahui apa saja faktor-faktor yang me...
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...
Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat: Tinjauan Maslahah Mursalah
Analisis Putusan Hakim Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang Nafkah Mut’ah pada Cerai Gugat: Tinjauan Maslahah Mursalah
Abstract. The husband's obligation to provide financial support does not only apply during marriage, but also remains valid after divorce if the divorce is the husband's decision a...

