Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum terhadap Merek Vans Off The Wall Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-Hki/2016 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
View through CrossRef
ABSTRACK
Legal protection of trademarks is one of the important aspects of intellectual property law. Trademarks are a valuable asset for businesses, as they can be used to distinguish their products or services from those produced by other businesses. In the era of global trade, trademark infringement is becoming increasingly common. One of the most famous cases is the infringement of the Vans Off The Wall trademark by the Vans OFF The Top trademark. This case was resolved through the legal system, but violations of the Vans OFF The Top trademark are still found in the market. This study aims to analyze the legal protection of the Vans Off The Wall trademark after the Supreme Court ruling No. 823K/PDT.Sus-HKI/2016.
The results of the study show that the legal protection of the Vans Off The Wall trademark is still not optimal. This is due to several factors, including lack of supervision and monitoring of trademark violations by the Directorate General of Intellectual Property Rights, the regulations governing trademark protection in Indonesia are still not comprehensive and lack of public awareness of the importance of legal protection of trademarks. Based on the results of the study, the author provides several recommendations, including the Directorate General of Intellectual Property Rights should improve supervision and monitoring of trademark violations, the government should develop more comprehensive regulations to protect trademarks and the public should be more aware of the importance of legal protection of trademarks.
ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual. Merek merupakan aset berharga bagi pelaku usaha, karena dapat digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain. Pada era perdagangan global, pelanggaran hak merek semakin marak terjadi. Salah satu kasus yang terkenal adalah pelanggaran merek Vans Off The Wall oleh merek Vans OFF The Top. Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, namun masih saja ditemukan pelanggaran merek Vans OFF The Top di pasaran. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.Sus-HKI/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek, pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi merek serta masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
Universitas Islam Bandung (Unisba)
Title: Perlindungan Hukum terhadap Merek Vans Off The Wall Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 823k/Pdt.Sus-Hki/2016 Ditinjau dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Description:
ABSTRACK
Legal protection of trademarks is one of the important aspects of intellectual property law.
Trademarks are a valuable asset for businesses, as they can be used to distinguish their products or services from those produced by other businesses.
In the era of global trade, trademark infringement is becoming increasingly common.
One of the most famous cases is the infringement of the Vans Off The Wall trademark by the Vans OFF The Top trademark.
This case was resolved through the legal system, but violations of the Vans OFF The Top trademark are still found in the market.
This study aims to analyze the legal protection of the Vans Off The Wall trademark after the Supreme Court ruling No.
823K/PDT.
Sus-HKI/2016.
The results of the study show that the legal protection of the Vans Off The Wall trademark is still not optimal.
This is due to several factors, including lack of supervision and monitoring of trademark violations by the Directorate General of Intellectual Property Rights, the regulations governing trademark protection in Indonesia are still not comprehensive and lack of public awareness of the importance of legal protection of trademarks.
Based on the results of the study, the author provides several recommendations, including the Directorate General of Intellectual Property Rights should improve supervision and monitoring of trademark violations, the government should develop more comprehensive regulations to protect trademarks and the public should be more aware of the importance of legal protection of trademarks.
ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual.
Merek merupakan aset berharga bagi pelaku usaha, karena dapat digunakan untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkannya dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha lain.
Pada era perdagangan global, pelanggaran hak merek semakin marak terjadi.
Salah satu kasus yang terkenal adalah pelanggaran merek Vans Off The Wall oleh merek Vans OFF The Top.
Kasus ini telah diselesaikan melalui jalur hukum, namun masih saja ditemukan pelanggaran merek Vans OFF The Top di pasaran.
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 823K/Pdt.
Sus-HKI/2016.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek Vans Off The Wall masih belum optimal.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia masih kurang komprehensif, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi, antara lain direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap pelanggaran merek, pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi merek serta masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.
.
Related Results
Locus Standi Indikasi Geografis Toraja atas Merek Kopi Toraja yang Didaftarkan Perusahaan Luar Negeri
Locus Standi Indikasi Geografis Toraja atas Merek Kopi Toraja yang Didaftarkan Perusahaan Luar Negeri
Kopi Arabika Toraja terdaftar sebagai indikasi geografis pada 9 Oktober 2013. Namun, pada tahun 1976 kopi Toraja telah lebih dulu didaftarkan oleh perusahaan di Jepang sebagai mere...
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)
Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)
Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ...
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
This study aims to analyze the position of the Constitutional Court's decision in the formation of laws and to examine the legal implications if the laws formed are in conflict wit...
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER JALAN NASIONAL
ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terl...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)
<p>Abstract<br />This article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MENGENAI KLAIM ASURANSI ATAS BARANG YANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN SDA)
Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran / kontribusi / premi untuk mendapat penggantian atas resiko, kerugian, ker...
Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Wisata Pertanian
Indikasi Geografis Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Wisata Pertanian
Intellectual Property Rights in the form of geographical indications play a role in optimizing products with local regional wisdom, so that these products have economic value that ...