Javascript must be enabled to continue!
EKSISTENSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU
View through CrossRef
ABSTRACT
Legal aid is an effort to provide access to people who are financially incapacitated or have limited access to justice and their rights before the law. Provision of legal aid is an important matter in law enforcement for poor people. The state has a role and responsibility in providing legal aid either directly or through designated institutions, such as legal aid or public advocacy agencies. Provision of legal assistance to underprivileged communities is very important to ensure that the rights of underprivileged communities are properly protected before the law. This study aims to determine the mechanism of providing legal aid to the poor and the forms of existence of advocates in providing legal aid. This research is an empirical legal research located at the Legal Aid Post Office of the Indonesian Advocates Association at the Kraksaan District Court. The results of this study indicate that the mechanism for providing legal aid at the IKADIN Legal Aid Post Office at the Kraksaan District Court is very open to the poor. Beginning with submitting a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the subject matter for which Legal Aid is being requested, submitting documents relating to the case and finally attaching a statement of incapacity from the lurah, village head or equivalent official at the place of residence legal aid applicant. If all the requirements have been completed, then the implementation of legal aid for a poor or incapacitated defendant can be held.
Key Words: Legal Aid, Advocate, Community
Title: EKSISTENSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU
Description:
ABSTRACT
Legal aid is an effort to provide access to people who are financially incapacitated or have limited access to justice and their rights before the law.
Provision of legal aid is an important matter in law enforcement for poor people.
The state has a role and responsibility in providing legal aid either directly or through designated institutions, such as legal aid or public advocacy agencies.
Provision of legal assistance to underprivileged communities is very important to ensure that the rights of underprivileged communities are properly protected before the law.
This study aims to determine the mechanism of providing legal aid to the poor and the forms of existence of advocates in providing legal aid.
This research is an empirical legal research located at the Legal Aid Post Office of the Indonesian Advocates Association at the Kraksaan District Court.
The results of this study indicate that the mechanism for providing legal aid at the IKADIN Legal Aid Post Office at the Kraksaan District Court is very open to the poor.
Beginning with submitting a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the subject matter for which Legal Aid is being requested, submitting documents relating to the case and finally attaching a statement of incapacity from the lurah, village head or equivalent official at the place of residence legal aid applicant.
If all the requirements have been completed, then the implementation of legal aid for a poor or incapacitated defendant can be held.
Key Words: Legal Aid, Advocate, Community.
Related Results
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN MENURUTUNDANG-UNDANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANGBANTUAN HUKUM
Postprint:Seringkali orang miskin tidak memperoleh pembelaan hukum dan diperlakukan tidak adil.Pemberlakuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum memperlihatkan sikap responsif Presiden ...
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat
Penegakan Kode Etik Advokat Terhadap Advokat yang Mengambil atau Merebut Klien dari Teman Sejawat
Klien merupakan orang perorangan, korporasi/badan hukum atau institusi lain yang menerima jasa/bantuan hukum dari Advokat. Sebagai pihak yang membutuhkan bantuan hukum, kadangkala ...
Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia
Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia
Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang...
LITIGASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STRATEGI DAN PRAKTIK ADVOKAT FIRMA HUKUM KARIMATA
LITIGASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STRATEGI DAN PRAKTIK ADVOKAT FIRMA HUKUM KARIMATA
Perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia telah mendorong meningkatnya transaksi ekonomi yang menggunakan akad syariah. Di sisi lain, dinamika tersebu...
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
Pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, sebenarnya merupakan penerapan dari negara hukum dengan tujuan un...
Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan
Kewajiban Advokat dalam Upaya Mencegah Transaksi Keuangan Mencurigakan
Advokat merupakan salah satu pihak pelapor terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pada tindak pidana pencucian uang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 P...
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan ...
Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme
Model Single Bar System Organisasi Advokat Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme
Keberadaan organisasi advokat muncul sejak zaman kolonialisme, namun dalam praktik dan perjalanannya dipenuhi polemik dan kerap berhujung pada perpecahan. Undang-Undang Nomor 18 Ta...

