Javascript must be enabled to continue!
Analisis Hukum: Actio Pauliana terhadap Aset Disewakan dalam Kepailitan
View through CrossRef
This research focuses on the legal regulation of leasing in the context of bankruptcy, emphasizing the importance of good faith principles and the application of actio pauliana. Leasing involves managing economically valuable assets through agreements that must comply with the validity requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, including the principle of good faith. In bankruptcy cases, the good faith principle is applied through actio pauliana, which grants creditors the right to annul actions by debtors that harm them. This research aims to understand how the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (KPKPU) regulates rental income from bankruptcy assets and the application of actio pauliana to leased bankruptcy assets. The study employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches to analyze the legal certainty of leased bankruptcy assets. The findings show that rental income can be classified as bankruptcy assets under Article 38 of the KPKPU Law, and actio pauliana can be applied if the leasing agreement is made in bad faith, as per Article 1341(2) of the Civil Code and Article 38 of the KPKPU Law.
Title: Analisis Hukum: Actio Pauliana terhadap Aset Disewakan dalam Kepailitan
Description:
This research focuses on the legal regulation of leasing in the context of bankruptcy, emphasizing the importance of good faith principles and the application of actio pauliana.
Leasing involves managing economically valuable assets through agreements that must comply with the validity requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, including the principle of good faith.
In bankruptcy cases, the good faith principle is applied through actio pauliana, which grants creditors the right to annul actions by debtors that harm them.
This research aims to understand how the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (KPKPU) regulates rental income from bankruptcy assets and the application of actio pauliana to leased bankruptcy assets.
The study employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches to analyze the legal certainty of leased bankruptcy assets.
The findings show that rental income can be classified as bankruptcy assets under Article 38 of the KPKPU Law, and actio pauliana can be applied if the leasing agreement is made in bad faith, as per Article 1341(2) of the Civil Code and Article 38 of the KPKPU Law.
Related Results
Akibat Hukum Actio Pauliana Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Perkara Kepailitan
Akibat Hukum Actio Pauliana Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Dalam Perkara Kepailitan
Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum a...
Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
Efektivitas Pemanfaatan MyUNNES-Keuangan Konten Aset dalam Pengelolaan Aset PTNBH
Perubahan status UNNES dari PTN BLU menjadi PTN BH dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Univer...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia
Analisis Hukum Permohonan Kepailitan Terhadap Bank Menurut Hukum Positif Indonesia
Hadirnya UU OJK memandatkan masalah kepailitan Bank di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan di dalam UU Kepailitan masalah kepailitan Bank masih di bawah pengawasan Ba...
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA
Abstract Corporate Rescue Concept goal is to save company from bankruptcy so its business can be continued and the debts can be paid. This concept has been applied in other countri...
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN ASET DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah masih didominasi pajak daerah, yakni sebesar 83,36%. Sedangkan penerimaan bukan pajak sebesar 16,64% yang bera...
Kedudukan Klausula Arbitrase pada Kasus Kepailitan
Kedudukan Klausula Arbitrase pada Kasus Kepailitan
Hukum Arbitrase dan kepailitan itu sendiri pada dasarnya sudah ada sejak lama Pengundangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun ...
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan
Pentingnya peran kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak lepas dari perbuatan hukum dilakukan oleh debitur pailit mengalihkan harta benda yang masuk ke da...

