Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)
View through CrossRef
Presidential Decree 5 July 1959 (Sukarno) was a decree issued by the President of Indonesia, Sukarno on 5 July 1959. The contents of the decree is the dissolution of the Constituent body of the 1955 election results and the replacement of the Uasar Act of 1950 to the Temporary CONSTITUTION of UUD ' 45. While the Presidential Decree of 23 July 2001 (k. h. Abdurrahman Wahid) is the presidential decree issued by President k. h. Abdurrahman Wahid, as resistance anterior to the decision I and II of the Memorandum issued by the HOUSE of REPRESENTATIVES. But eventually the Decree k. h. Abdurrahman Wahid could not be accepted by the House and ended with the fall of the presidential chair k. h. Abdurrahman Wahid.
Title: DEKRIT PRESIDEN (Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)
Description:
Presidential Decree 5 July 1959 (Sukarno) was a decree issued by the President of Indonesia, Sukarno on 5 July 1959.
The contents of the decree is the dissolution of the Constituent body of the 1955 election results and the replacement of the Uasar Act of 1950 to the Temporary CONSTITUTION of UUD ' 45.
While the Presidential Decree of 23 July 2001 (k.
h.
Abdurrahman Wahid) is the presidential decree issued by President k.
h.
Abdurrahman Wahid, as resistance anterior to the decision I and II of the Memorandum issued by the HOUSE of REPRESENTATIVES.
But eventually the Decree k.
h.
Abdurrahman Wahid could not be accepted by the House and ended with the fall of the presidential chair k.
h.
Abdurrahman Wahid.
Related Results
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Abstrak
Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan dan puncak kepemimpinan dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia yang menganut sistem Pres...
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Strategi Komunikasi Politik Staf Khusus Presiden Dalam Menangani Isu-Isu Disabilitas di Indonesia
Staf Khusus Presiden merupakan lembaga atau organisasi non struktural yang bertugas membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas Presiden dalam memberikan pandangan dan pendapat ber...
ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO
ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO
Penelitian ini membahas untuk membandingkan pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam ...
Komunikasi Humas Sekertariat Presiden Republik Indonesia Melalui Unggahan Foto Kegiatan Presiden Dalam Mencegah Berita Hoax
Komunikasi Humas Sekertariat Presiden Republik Indonesia Melalui Unggahan Foto Kegiatan Presiden Dalam Mencegah Berita Hoax
Abstract. A government institution in Indonesia has its own functions and functions, all of which help develop the Vision and Mission as well as the Goals to be achieved by the Pre...
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
KEKUATAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) TERHADAP PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA
Dalam sejarah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali terjadi pemakzulan presiden hal tersebut terjadi sebelum amandemen UUD 1945. Namun, setelah amandemen UUD 1945 belum pernah terjadi p...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MORTALITAS PADA PASIEN DENGAN FRAKTUR COSTA: Literature Review Anna Tri Wahyuni1), Masfuri2), Liya Arista3)1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan Univers...
KONTROVERSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP
KONTROVERSI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM RKUHP
ABSTRAKPenolakan pengesahan RKUHP yang diangkat dalam tulisan ini terjadi karena petunjuk yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak dilaksanaka...
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Ahead of the 2024 presidential and vice presidential elections, a number of parties have submitted a judicial review of Article 169 letter q of the Election Law regarding the minim...