Nusyuz Istri Sebagai Alasan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Penelitian ini membahas fenomena nusyuz istri sebagai alasan dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I B Pangkalan Bun. Dalam praktiknya, alasan nusyuz jarang digunakan secara eksplisit sebagai dasar hukum oleh hakim karena sulitnya pembuktian yang sah dan objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan studi kasus pada Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.Pbun. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tindakan seperti istri meninggalkan rumah tanpa izin suami dapat dikategorikan sebagai nusyuz, hakim lebih cenderung memutus perkara berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Hakim juga menunjukkan kehati-hatian dalam menerapkan Pasal 84 KHI dengan mempertimbangkan bukti yang kuat serta prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perlindungan hukum terhadap istri tetap dijaga, termasuk pemberian mut’ah, meskipun terdapat dugaan nusyuz. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan sensitif gender oleh hakim, termasuk penggunaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan UU No. 23 Tahun 2004, dalam memastikan keadilan bagi perempuan dalam perkara cerai talak.