Javascript must be enabled to continue!
KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM KENEGARAAN DI INDONESIA
View through CrossRef
ABSTRACT
The existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an institution that functions as the supervisor of the implementation of Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
The problem in this paper is how the Commission for the Supervision of Business Competition in the state system in Indonesia
The conclusion of the answer to this problem is in the context of state administration, KPPU is a state auxiliary organ which has the authority under Law No. 5 of 1999 to enforce business competition law. In a simple state auxiliary organ is a state institution formed outside the constitution and is an institution that helps carry out the duties of the main state institutions (Executive, Legislative and Judiciary). From the facts it is clear that, the existence of KPPU as an auxiliary state institution does not negate the role the main state institution in supervising the implementation of the Antimonopoly Law, in fact the KPPU was formed to assist the performance of the Institute for Business Competition Supervisory Commission Position Analysis
Title: KEDUDUKAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTIM KENEGARAAN DI INDONESIA
Description:
ABSTRACT
The existence of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an institution that functions as the supervisor of the implementation of Law Number 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
The problem in this paper is how the Commission for the Supervision of Business Competition in the state system in Indonesia
The conclusion of the answer to this problem is in the context of state administration, KPPU is a state auxiliary organ which has the authority under Law No.
5 of 1999 to enforce business competition law.
In a simple state auxiliary organ is a state institution formed outside the constitution and is an institution that helps carry out the duties of the main state institutions (Executive, Legislative and Judiciary).
From the facts it is clear that, the existence of KPPU as an auxiliary state institution does not negate the role the main state institution in supervising the implementation of the Antimonopoly Law, in fact the KPPU was formed to assist the performance of the Institute for Business Competition Supervisory Commission Position Analysis.
Related Results
Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital
Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital
Era ekonomi digital seperti saat ini, telah menuntut para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya secara daring. Akibat dari itu, para pembeli juga akan melakukan pembelian...
Analisis Hukum Kompetisi terhadap "Big Data" dan Doktrin "Essential Facility" dalam Transaksi Merger di Indonesia
Analisis Hukum Kompetisi terhadap "Big Data" dan Doktrin "Essential Facility" dalam Transaksi Merger di Indonesia
Pengaturan tentang konsultasi dan notifikasi serta penilaian (assessment) transaksi merger di Indonesia diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang ...
Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar
Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar
Pandemi covid 19 membuat dunia usaha mengalami situasi tidak menentu terutama dari sektor UMKM. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung eksistensi UMKM. Pela...
Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat
Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat
Persaingan usaha tidak selamanya membawa dampak yang baik. Jumlah pengusaha di Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya mencapai 3,10% dari total penduduk di Indonesia. Me...
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI
Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, keterbukaan informasi mampu mensejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pe...
Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC
Analisis Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Distribusi Aplikasi Digital oleh Google LLC
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Google menyalahgunakan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminatif dalam distribusi aplikasi digital di Indonesia...
Pengambil Alihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Pengambil Alihan Aset Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Dalam rangka bepartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah terus berupaya Pengambilalihan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang diatur dalam hukum ...
Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha
Pembentukan Perangkat Kepatuhan Persaingan Usaha sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kepatuhan Persaingan Usaha
Persekongkolan merupakan salah satu kegiatan yang seringkali terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Terjadinya Persekongkolan berpotensi menimbulkan kerugian neg...

