UNDANG-UNDANG PEMERINTAH ACEH DAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI ACEH

  ABSTRAK Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) lahir dalam rangka mengakhiri konflik antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam kaitannya dengan perekonomian, UUPA mengatur hal yang berkaitan dengan penanaman modal. Dimana dalam UUPA mengatur kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam halnya penanaman modal. Artikel ini secara normatif mengkaji dan menelaah perkembangan penanaman modal dalam kurun waktu empat tahun sebelum berlakunya UUPA dan empat tahun setelah berlakunya UUPA. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan kajian menunjukkan: pertama, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada masa empat tahun sebelum berlakunya UUPA masih belum berkembang dengan baik; kedua, bahwa penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri pada masa empat tahun setelah berlakunya UUPA telah menunjukkan perkembangan meskipun belum signifikan. Untuk itu disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan upaya-upaya lain untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal di Provinsi Aceh. Kata Kunci: UUPA, Penananaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri.