Perlindungan Kreditur Separatis dalam Perubahan Preferensi Hak Upah Pekerja dalam Proses Kepailitan

Hukum kepailitan mengatur penyelesaian kewajiban debitur melalui mekanisme pemberesan harta pailit dengan melibatkan berbagai kedudukan kreditur berdasarkan sifat hak yang dimiliki. Perubahan preferensi pembayaran upah pekerja dalam sistem kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perlindungan kreditur separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan preferensi hak preferen upah pekerja terhadap perlindungan hak kreditur separatis dalam kepailitan serta merumuskan konsep ideal pengaturan yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepastian hukum kreditur separatis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah pekerja yang terutang memperoleh kedudukan didahulukan dari seluruh kreditur, termasuk kreditur separatis, sedangkan hak pekerja lainnya tetap berada setelah kreditur separatis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang proporsional agar perlindungan pekerja dan fungsi jaminan kebendaan tetap berjalan secara seimbang.