Evaluasi Kelembagaan Kota Samarinda Berdasarkan Kebijakan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Perubahan lingkungan strategis dan peraturan yang dinamis merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah kota untuk merumuskan dan menyusun kebijakan organisasi yang sejalan dengan arah pembangunan. Penataan organisasi perangkat daerah adalah hal biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Dengan penyederhanaan organisasi, Pemerintah daerah tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Penataan kelembagaan tidak terbatas pada nomenklatur, tapi juga berdampak pada tata kelola koordinasi, ruang lingkup pekerjaan, pengelolaan sumber daya, dan lain lain. Dengan menggunakan kriteria penataan kelembagaan dari perspektif kebijakan penganggaran, menganalisis nilai isu strategis terkait visi dan misi daerah serta program unggulan daerah, analisis preskripsi model dan nomenklatur kelembagaan daerah, menganalisis tipologi urusan, yang kemudian ditawarkan menjadi dua model, yaitu: 1) Model Kelembagaan Progresif dan 2) Model Kelembagaan Pragmatis. Singkatnya, perbedaan dari model kelembagaan alternatif secara mendasar mengubah kelembagaan yang ada, tetapi tetap mengutamakan faktor kunci dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Di sisi lain, pilihan model pragramatis merepresentatifkan model kelembagaan yang moderat, realistis, dan rasional, namun kedua model alternatif tersebut tetap tetap menawarkan struktur yang lebih ramping dan alokasi sumberdaya yang lebih efisien. Dimungkinkan untuk memilih model hybrid, dengan mempertimbangkan intesitas beban kerja, dan mengoptimalkan kinerja program unggulan.