Dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKPD) Terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) membawa perubahan peraturan daerah atas pajak daerah. Hal ini diberlakukan guna mendorong optimalisasi pemungutan pajak daerah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisa apakah pemberlakuan perubahan peraturan kabupaten atas pajak daerah telah membawa perubahan bagi pemungutan pajak daerah dan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini diperlukan karena selain penelitian sejenis masih minim, sehingga diharapkan dapat diberikan saran menuju kapasitas fiskal yang lebih baik. Metode penelitian yaitu melalui wawancara atas perubahan kebijakan fiskal melalui peraturan daerah. Berdasarkan hasil ini, dilanjutkan dengan analisa dokumentasi peraturan daerah tentang pajak daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dihasilkan rekomendasi kebijakan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten dan dinas pemungut pajak daerah. Hasilnya, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penyesuaian peraturan daerah. Perubahan tarif pada pajak daerah telah membawa perubahan pada kemampuan fiskal daerah maupun upaya daerah yang lebih baik dan lebih ter-digitalisasi untuk pemungutan dan pelaporan pajak daerah,. Namun penerapan UU HKPD belum membawa efek pada kapasitas fiskal daerah.