Javascript must be enabled to continue!
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
View through CrossRef
Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penangangan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19; 3) sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19; 4) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah; 5) bahwa inovasi kebijakan merupakan bagian dari kepentingan nasional guna melaksanakan tujuan bernegara yang berpegang pada asas solus populi suprema lex. Bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 1) inovasi kebijakan terkait pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat; 2) berkaitan dengan sektor kesehatan dan ketertiban masyarakat; dan 3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.
Title: Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia
Description:
Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.
Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.
Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penangangan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19; 3) sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19; 4) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah; 5) bahwa inovasi kebijakan merupakan bagian dari kepentingan nasional guna melaksanakan tujuan bernegara yang berpegang pada asas solus populi suprema lex.
Bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 1) inovasi kebijakan terkait pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat; 2) berkaitan dengan sektor kesehatan dan ketertiban masyarakat; dan 3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.
Related Results
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas pemerintah dalam melaksanakan penanganan fakir miskin dan bagaimana wewenang pemerintah dalam melaksanakan p...
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19
Irlan Fery
Fakultas Ekonomi Akuntansi Seko...
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Determinasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari per...
Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar
Implementasi Inovasi Daerah di Kabupaten Blitar
Inovasi daerah dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. In...
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan p...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA
Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatupeningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan meng...
Burden of the Beast
Burden of the Beast
Introduction
Throughout the COVID-19 pandemic, and its fluctuating waves of infections and the emergence of new variants, Indigenous populations in Australia and worldwide have re...

