Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA ATAS HOMOLOGASI YANG TIDAK OPTIMAL

View through CrossRef
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) as one of the savings and loan cooperatives established since 2004 and has developed in several provinces in Java with 97 service offices, a total of around 181,000 members and is one of the best and largest savings and loan cooperatives in Indonesia. Since early 2020, KSP-SB there has been a failure to pay profit sharing to members which resulted in KSP-SB being in PKPU. PKPU has ended with a peace agreement through a homologation decision, but KSP-SB did not implement the peace agreement. The problem raised in this study is what form of legal protection is provided to KSP-SB members after the homologation decision. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Legal materials are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed based on the theory of legal protection. The results of the study show that the form of legal protection that can be provided to KSP-SB members is repressive legal protection which aims to restore the losses experienced by KSP-SB members. The conclusion of this study is that the management of KSP-SB must be responsible for making payments to members in accordance with the peace agreement in the homologation decision, so that legal protection and legal certainty are achieved for the members of KSP-SB.
Title: PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA ATAS HOMOLOGASI YANG TIDAK OPTIMAL
Description:
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) as one of the savings and loan cooperatives established since 2004 and has developed in several provinces in Java with 97 service offices, a total of around 181,000 members and is one of the best and largest savings and loan cooperatives in Indonesia.
Since early 2020, KSP-SB there has been a failure to pay profit sharing to members which resulted in KSP-SB being in PKPU.
PKPU has ended with a peace agreement through a homologation decision, but KSP-SB did not implement the peace agreement.
The problem raised in this study is what form of legal protection is provided to KSP-SB members after the homologation decision.
The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach.
Legal materials are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed based on the theory of legal protection.
The results of the study show that the form of legal protection that can be provided to KSP-SB members is repressive legal protection which aims to restore the losses experienced by KSP-SB members.
The conclusion of this study is that the management of KSP-SB must be responsible for making payments to members in accordance with the peace agreement in the homologation decision, so that legal protection and legal certainty are achieved for the members of KSP-SB.

Related Results

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK
Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat...
Penerapan aplikasi perhimpunan simpan pinjam mandiri Paroki Padrepio Medan
Penerapan aplikasi perhimpunan simpan pinjam mandiri Paroki Padrepio Medan
Koperasi Perhimpunan Simpan Pinjam Mandiri Paroki Padrepio MedanĀ  beralamat di Jalan Beringin III No 9 Helvetia Medan meliputi wilayah Gereja Katolik Paroki Padre Pio Helvetia Meda...
Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021)
Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021)
Abstract. Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worryi...
Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi
Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi berdasarkan hukum yang berlaku secara holistik di Indonesia, dan untuk mengetahu...
Efektivitas Strategi Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
Efektivitas Strategi Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota
Koperasi Simpan Pinjam "Surya Abadi Mandiri" didirikan dengan tujuan utama untuk membantu anggotanya mengatasi kesulitan keuangan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun dalam p...
Kebijakan Perlakuan Piutang Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur
Kebijakan Perlakuan Piutang Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Tunggal Makmur
ABSTRAKKoperasi simpan pinjam adalah salah satu koperasi dimana paling dominan yang digunakan masyarakat saat ini. Pinjaman kredit adalah salah satu sarana dimana masyarakat mengun...
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DAYA LESTARI SAMARINDA
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION DAYA LESTARI SAMARINDA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatanĀ  KoperasiĀ  Simpan Pinjam Credit Union Daya Lestari Samarinda dari tahun tahun 2018 yang beracuan pada Peraturan Deputi...

Back to Top