Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

View through CrossRef
The aim of the research is to analyze the implementation of the trader relocation policy at Keputran Market, Tegalsari District, Surabaya City. This research uses a qualitative approach. The focus of this research is based on the Van Meter Van Horn theory to determine whether policies meet 6 indicators: policy standards and targets, inter-organizational communication and activity measurement, organizational characteristics of inter-organizational communication, attitude or character of implementers, social, political and economic resources and conditions. The location of this research is precisely in the Keputran Market area, Tegalsari District, Surabaya City. The research results show that the trader relocation policy is an attitude made by the Surabaya City government to create peace and order in the Keputran Market area because the traders carry out buying and selling on the shoulder of the road and the location is a public facility area. The implementation of existing policies at Keputran Market has not been carried out well by traders because there are still many traders who buy and sell on the sidewalk. Satpol PP has tried to control the Keputran Market area as much as possible, but there are still traders who do not follow the existing rules. The lack of knowledge of traders regarding the regulations of PERDA Number 1 of 2023 concerning Trade and Industry has caused obstacles to the implementation of the regulations that have been given by the government not to sell along the Keputran Market sidewalk.    
Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia
Title: Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
Description:
The aim of the research is to analyze the implementation of the trader relocation policy at Keputran Market, Tegalsari District, Surabaya City.
This research uses a qualitative approach.
The focus of this research is based on the Van Meter Van Horn theory to determine whether policies meet 6 indicators: policy standards and targets, inter-organizational communication and activity measurement, organizational characteristics of inter-organizational communication, attitude or character of implementers, social, political and economic resources and conditions.
The location of this research is precisely in the Keputran Market area, Tegalsari District, Surabaya City.
The research results show that the trader relocation policy is an attitude made by the Surabaya City government to create peace and order in the Keputran Market area because the traders carry out buying and selling on the shoulder of the road and the location is a public facility area.
The implementation of existing policies at Keputran Market has not been carried out well by traders because there are still many traders who buy and sell on the sidewalk.
Satpol PP has tried to control the Keputran Market area as much as possible, but there are still traders who do not follow the existing rules.
The lack of knowledge of traders regarding the regulations of PERDA Number 1 of 2023 concerning Trade and Industry has caused obstacles to the implementation of the regulations that have been given by the government not to sell along the Keputran Market sidewalk.
   .

Related Results

Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Pasar Youtefa Lama Ke Pasar Induk Regional Youtefa Di Kota Jayapura
Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Relokasi Pasar Youtefa Lama Ke Pasar Induk Regional Youtefa Di Kota Jayapura
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya rencana relokasi Pasar Induk Regional Youtefa lama ke Pasar Induk Regional Youtefa Baru, yang merupakan himbauan dari pemerintah Kota J...
KETAATAN HUKUM PEDAGANG DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI PASAR DI PT. SABHO KARYA ALAM KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON
KETAATAN HUKUM PEDAGANG DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI PASAR DI PT. SABHO KARYA ALAM KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiian ini adalah: 1.Untuk mengetahui ketaatan hukum terhadap  pedagang dalam membayar Retribusi pasar di pasar  Sabho Kecamatan Pasarwajo Kab...
KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari)
KESADARAN HUKUM DALAM MEMBAYAR RETRIBUSI (Studi Kasus Di Pasar Mandonga Kota Kendari)
Abstrak: Tujuan penelitian adalah: (1) mengkaji kesadaran hukum pedagang tentang retribusi di Pasar Mandonga Kota Kendari, (2) mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran pedagan...
Analisis Kesejahteraan Pedagang Pasar Pagi Sambas dalam Perspektif Maqashid al-Syariah
Analisis Kesejahteraan Pedagang Pasar Pagi Sambas dalam Perspektif Maqashid al-Syariah
Pedagang pasar pagi Sambas perlu mendapatkan dukungan, bimbingan, dan arahan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan pendapatan sehingga berpengaruh kepada tingkat kes...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
Tulisan ini membahas tentang administrasi publik khususnya tentang implementasi kebijakan publik. Kasus yang akan diteliti adalah permasalahan Pedagang Kaki Lima.Jenis penelitian y...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG
Abstract: The Deli Tua traditional market relocation policy is a policy based on Deli Serdang Regency Regent Regulation No. 688 of 2012 concerning Management of Traditional Markets...
DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GEMBONG KOTA SURABAYA
DAMPAK PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GEMBONG KOTA SURABAYA
Sektor informal pada kota-kota besar seringkali merujuk pada aktivitas perekonomian kecil. Pedagang kaki lima merupakan beberapa pelaku usaha sektor informal yang terkait langsung ...
KONFLIK PADA KASUS RELOKASI PASAR INPRES DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
KONFLIK PADA KASUS RELOKASI PASAR INPRES DI DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR
Relokasi terhadap Pasar Inpres di Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor telah melahirkan konflik antara Pemerintah Kab. Biak Numfor dengan pedagang pasar dan masyarakat yang belum te...

Back to Top