Javascript must be enabled to continue!
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
View through CrossRef
Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran. Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164, pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman untuk menyusun urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan, secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya dibentuknya pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
Title: PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN INPASSING DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
Description:
Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing di Universitas Padjadajaran periode tahun 2017 sampai dengan Akhir November 2021, menjadi salah satu penetapan jabatan fungsional Universitas dalam melaksanakan kebijakan inpssing yaitu Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) yaitu jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, jabatan tersebut sangat dibutuhkan oleh Universitas Padjadjaran.
Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Pengangkatan jabatan fungsional Pranata Humas melalui penyesuaian/inpassing merupakan salah satu reformasi birokrasi dalam penataan jabatan fungsional, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 164, pola karir Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk keselarasan potensi dan kompetensi yang berdampak pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, dijadikan dasar/pedoman untuk menyusun urutan jabatan, penempatan dan/atau perpindahan Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan dan atau antar posisi di setiap jabatan, secara berkesinambungan antara pola karir yang dibentuk instansi dan pola karir secara nasional dalam penguatan jabatan fungsional Pranata Humas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji pola karier jabatan fungsional melalui inpassing pranata Pranata Humas dapat dibentuk dengan mengunakan model vertikal, horizontal dan diagonal di Universitas Padjadjaran, kenyataannya dibentuknya pola karier jabatan fungsional Pranata Humas yang memiliki kompetensi, profesional, mandiri, kreatif dan inovatif, bisa menjawab kebutuhan Universitas Padjadjaran dalam merespon tuntutan perubahan lingkungan nasional, regional dan global.
Related Results
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Policy Paper Urgensi Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya baik dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diperlukan adanya pejabat fungsional Pera...
Pengaruh Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
Pengaruh Transformasi Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Boalemo
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Pem...
POLA KARIER PASCA JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL
POLA KARIER PASCA JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL
Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk melihat bagaimana pola karir ASN yang mengalami inpassing dari jabatan administrasi berubah menjadi jabatan fungsional di dalam suatu org...
PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL : SUATU ANALISA KOMPENSASI ATAS PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN IV DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PENGALIHAN JABATAN STRUKTURAL KE JABATAN FUNGSIONAL : SUATU ANALISA KOMPENSASI ATAS PENGHAPUSAN JABATAN ESELON III DAN IV DI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
This research analyze the reposition of employee orientation from struktural to functional position. This research focus on compensation or income received by civil servants who ar...
Sistem Informasi Manajemen Kepangkatan Jabatan Fungsional Online Polmanbabel
Sistem Informasi Manajemen Kepangkatan Jabatan Fungsional Online Polmanbabel
Jabatan fungsional atau jabatan akademis dosen adalah pengakuan kepercayaan atas kompetensi kinerja, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen ...
Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.
Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.
Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS S...
KONSEP DAN DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
KONSEP DAN DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM PEMBELAJARAN JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
Konsep dan Desain Kurikulum Pelatihan Perekayasa disusun dengan tujuan menyediakan dokumen rencana pembelajaran sebagai acuan, arah, pedoman serta rambu-rambu pengetahuan, ketrampi...
Usulan Perancangan Take Home Pay Berdasarkan Evaluasi Jabatan Menggunakan Metode Cullen Egan Dell (CED)
Usulan Perancangan Take Home Pay Berdasarkan Evaluasi Jabatan Menggunakan Metode Cullen Egan Dell (CED)
Abstract. Determining salary or wages for each position in a particular company, especially in PT. X is not an easy task to do since there is no definitive, complete, exact and acc...

