FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA

Peningkatan jumlah kasus dispensasi nikah secara signifikan terjadi di Kabupaten Ponorogo pada tahun  2020 sebesar 148% dari tahun sebelumnya dan tahun 2021 sebesar 10%. Maka penting untuk mengkaji secara mendalam terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan perspektif maqashid syariah dan HAM terhadap hak-hak anak yang selalu menjadi pusat permasalahan dalam penetapan permohonan dispensasi nikah.  Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empriris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap para hakim di Pengadilan Agama Ponorogo.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aspek utama yang menjadi dasar penetapan permohonan dispensasi nikah. Pertama, menjaga jiwa, akal, dan keturunan yang masuk dalam tingkatan dharuriyah. Hal ini didasarkan pada banyaknya kasus kehamilan anak di luar nikah yang berpotensi mengakibatkan kematian bagi anak dan ibu yang terganggu secara psikologi akibat dampak kehamilan tersebut. Kedua, aspek ekonomi yang termasuk dalam tingkatan hajiyah, dimana anak-anak dinikahkan atas dasar kebutuhan finansial yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia, dan Ketiga, aspek pendidikan yang termasuk dalam tingkatan hajiyah, dimana banyak kasus anak yang sudah tidak lagi bersekolah dengan berbagai macam faktor, baik materil maupun non materil sehingga rentan terhadap pergaulan bebas. Selain itu, analisis HAM menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini berpotensi melanggar hak-hak anak, dalam konteks tertentu dan dengan pertimbangan yang matang, dispensasi nikah dapat diberikan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM, selama hak-hak dasar anak tetap dilindungi dan dihormati.