Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022
View through CrossRef
Penelitian ini adalah analisis mengenai Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang di inisiasi oleh Kemendikbudristek RI pada tahun 2022. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana analisis proses kebijakan Pendidikan dan analisis isi kebijakan Pendidikan dari RUU Sisdiknas tahun 2022. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis proses dan analisis isi kebijakan Pendidikan dalam bentuk studi dokumen. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan menjadi data penelitian ini adalah draft RUU Sisdiknas tahun 2022, draf naskah akademik RUU Sisdiknas tahun 2022, draf sosialisasi Kemendikbudristek RI sepanjang tahun 2022 serta pandangan-pandangan yang komprehensif dari para ahli Pendidikan, akademisi, praktisi Pendidikan, dan unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan dalam dunia Pendidikan. Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa polemik yang dimunculkan sejak di usulkannya RUU ini oleh Kemendikbudristek RI pada tahun 2022, dimana RUU ini sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023. Namun berkat kritikan dan penolakan dari berbagai pihak, RUU ini kemudian dicabut kembali dari Prolegnas prioritas. Adapun polemik-polemik tersebut adalah: (1) Polemik penyususnan RUU Sisdiknas, (2) Wacana Omnibuslaw sistem Pendidikan nasional, (3) Tidak ada Peta Jalan Pendidikan Nasional, (4) Hilangnya Tunjangan Profesi Guru, dan (5) Hilangnya frasa madrasah.
Publikasi Indonesia
Title: Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022
Description:
Penelitian ini adalah analisis mengenai Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang di inisiasi oleh Kemendikbudristek RI pada tahun 2022.
Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana analisis proses kebijakan Pendidikan dan analisis isi kebijakan Pendidikan dari RUU Sisdiknas tahun 2022.
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis proses dan analisis isi kebijakan Pendidikan dalam bentuk studi dokumen.
Dokumen-dokumen yang dikumpulkan menjadi data penelitian ini adalah draft RUU Sisdiknas tahun 2022, draf naskah akademik RUU Sisdiknas tahun 2022, draf sosialisasi Kemendikbudristek RI sepanjang tahun 2022 serta pandangan-pandangan yang komprehensif dari para ahli Pendidikan, akademisi, praktisi Pendidikan, dan unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan dalam dunia Pendidikan.
Dari penelitian ini dapat diketahui beberapa polemik yang dimunculkan sejak di usulkannya RUU ini oleh Kemendikbudristek RI pada tahun 2022, dimana RUU ini sudah masuk Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023.
Namun berkat kritikan dan penolakan dari berbagai pihak, RUU ini kemudian dicabut kembali dari Prolegnas prioritas.
Adapun polemik-polemik tersebut adalah: (1) Polemik penyususnan RUU Sisdiknas, (2) Wacana Omnibuslaw sistem Pendidikan nasional, (3) Tidak ada Peta Jalan Pendidikan Nasional, (4) Hilangnya Tunjangan Profesi Guru, dan (5) Hilangnya frasa madrasah.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Perempuan dan Kebijakan Publik : Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasca disetujuinya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebelumnya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai RUU inisiat...
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAFTAR PUSTAKAAditama, M. H. R., & Selfiardy, S. (2022). Kehidupan Mahasiswa Kuliah Sambil Bekerja di Masa Pandemi Covid-19. Kidspedia: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara
Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah...
Upaya Meningkatkan Penjualan Minyak Kayu Putih Ruu Dengan Metode Marketing Mix, Berdasarkan Analisis SWOT Dan STP Di Wasur Kabupaten Merauke
Upaya Meningkatkan Penjualan Minyak Kayu Putih Ruu Dengan Metode Marketing Mix, Berdasarkan Analisis SWOT Dan STP Di Wasur Kabupaten Merauke
Kelompok penyuling kayu putih merupakan salah satu UKM yang terletak di daerah Wasur kabupaten Merauke dan memproduksi minyak kayu putih jenis Astromyrthus sympiocarpa yang diberi ...
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
PENGATURAN KEKAYAAN YAYASAN DITINJAU DARI PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Undang-Undang tentang Yayasan keberadaannya hingga saat ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, karena terdapat beberapa pasal yang dianggap berbeda dengan praktek/pelaksana...
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
WASIAT ISLAM: SATU TRANSFORMASI UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA
Wasiat merupakan salah satu instrumen dan mekanisme terbaik kepada pengurusan dan pentadbiran aset Islam yang telah lama dipraktikkan di Malaysia. Aspek perancangan secara sistemat...