Javascript must be enabled to continue!
UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
View through CrossRef
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad. Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study. Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No. 20 of 2001 concerning Amendments to UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No. 1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No. 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No. 15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004. In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes. In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Title: UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
Description:
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad.
Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study.
Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No.
20 of 2001 concerning Amendments to UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No.
1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No.
1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No.
15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004.
In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes.
In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Related Results
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
ANALISIS SUBSTANSI PIDANA UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebut...
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. E...
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Tindak Pidana Korupsi Gaji Ganda yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil
Abstract. Corruption is a crime that has always been in the spotlight in this country. Corruption in Indonesia is a criminal act that is classified as an extraordinary crime becaus...
Asset Recovery Corruption by the Heirs
Asset Recovery Corruption by the Heirs
Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberan...
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Untuk mengetahui Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Korups...
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
KAJIAN KRIMINOLOGI PENERAPAN SANKSI PEMBERIAN RASA MALU (SHAMING) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah konsep dan bentuk sanksi pemberian rasa malu (shaming) terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif kriminologi? B...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...

