Javascript must be enabled to continue!
UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
View through CrossRef
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad. Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study. Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No. 20 of 2001 concerning Amendments to UU No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No. 1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No. 1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No. 15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004. In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes. In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Title: UPAYA PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KABUR KE LUAR NEGERI
Description:
This research was conducted with the aim of unraveling the efforts that can be made in arresting corruption criminals who fled abroad.
Using normative juridical research methods, the author will present a legal study based on positive law in force in Indonesia, which will then be further elaborated in this study.
Corruption Crime is a special criminal act which has different arrangements compared to general criminal acts, it is contained in UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by UU No.
20 of 2001 concerning Amendments to UU No.
31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
In efforts to arrest perpetrators of corruption crimes who flee abroad, it can be done with applicable procedures, namely; extradition treaty contained in Law No.
1 of 1979 on Extradition, and also through the Mutual Legal Assistance agreement contained in Law No.
1 of 2006 on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, UU No.
15 of 2008 on Ratification of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, dan ASEAN Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 2004.
In the context of corruption crimes, this Extradition Treaty is used as an effort and procedure for arresting perpetrators of corruption crimes who commit corruption crimes outside the territory of the state jurisdiction, And it is also used as an effort to arrest perpetrators of corruption who flee outside the jurisdiction of a country, so that this extradition treaty is an alternative that can be taken by law enforcement officials to arrest perpetrators of corruption crimes.
In the context of corruption, Mutual Legal Assistance is an arrangement for cooperation between countries (bilateral and multilateral) in preventing and eradicating transnational crimes, especially corruption crimes.
Related Results
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sank...
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggo...
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Abstrak : Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa...
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
URGENSI SPESIALISASI PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Biak Numfor, serta untuk mengetahui...
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
KETURUTSERTAAN DALAM TINDAK PIDANA
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan b...
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
KEBIJAKAN FORMULASI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Penelitian ini “merupakan penelitian hukum Yuridis Sosiologis yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku...
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Usia Dini
Korupsi merupakan suatu Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kondisi yang sadar akan konsekuensinya yaitu merugikan keuangan Negara. Oknum yang melakukan tindak korupsi sec...
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggung Jawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia, dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terha...

