Javascript must be enabled to continue!
KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN
View through CrossRef
The obligation of advocates to provide free legal assistance (prodeo) is a crucial instrument to ensure the principle of access to justice for the poor. Although normatively regulated in Article 22 of Law Number 18 of 2003 on Advocates and reinforced by Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, its implementation has yet to reflect substantive justice. The legal issue addressed in this study lies in the gap between ideal legal norms and practical realities, where prodeo legal assistance remains ineffective due to weak professional commitment, limited institutional support, and low legal literacy among the poor. This study aims to analyze the legal basis of advocates' obligation to provide prodeo legal aid, evaluate its practical implementation, and propose solutions to the challenges encountered. This research uses a normative-empirical legal method. The results show that the implementation of the prodeo obligation still faces structural and cultural obstacles, such as lack of oversight, underperformance of professional organizations, uneven distribution of legal aid institutions, and insufficient awareness among advocates and the public regarding the right to legal aid. To overcome these issues, it is necessary to strengthen regulations, provide appropriate incentives, enhance the capacity of legal aid institutions, and expand public legal education. These efforts represent not only a normative legal obligation but also a constitutional and moral responsibility to realize justice that is inclusive and accessible to all citizens.
Title: KEWAJIBAN ADVOKAT MEMBERI BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI WARGA MISKIN
Description:
The obligation of advocates to provide free legal assistance (prodeo) is a crucial instrument to ensure the principle of access to justice for the poor.
Although normatively regulated in Article 22 of Law Number 18 of 2003 on Advocates and reinforced by Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, its implementation has yet to reflect substantive justice.
The legal issue addressed in this study lies in the gap between ideal legal norms and practical realities, where prodeo legal assistance remains ineffective due to weak professional commitment, limited institutional support, and low legal literacy among the poor.
This study aims to analyze the legal basis of advocates' obligation to provide prodeo legal aid, evaluate its practical implementation, and propose solutions to the challenges encountered.
This research uses a normative-empirical legal method.
The results show that the implementation of the prodeo obligation still faces structural and cultural obstacles, such as lack of oversight, underperformance of professional organizations, uneven distribution of legal aid institutions, and insufficient awareness among advocates and the public regarding the right to legal aid.
To overcome these issues, it is necessary to strengthen regulations, provide appropriate incentives, enhance the capacity of legal aid institutions, and expand public legal education.
These efforts represent not only a normative legal obligation but also a constitutional and moral responsibility to realize justice that is inclusive and accessible to all citizens.
Related Results
PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
PROBLEMATIKA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT
Di Indonesia, bantuan hukum dianggap sebagai hak fundamental yang dapat diakses oleh setiap warga negara. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, program bantuan hukum di Indonesia ...
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO)
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PURWODADI MENGENAI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRODEO)
<p>Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma (prodeo) saat ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan pertimbangan bahwa negara menja...
PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM
PERAN MAJELIS KEHORMATAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS HUKUM
Hukum mempunyai tujuan yang ideal yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat yang tersandung masalah hukum. Dalam menghadapi masalah hukum tersebut kehadiran Advokat sangat dibutuhk...
Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advo...
PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA
PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan...
Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)
Penyelesaian Perkara Secara Prodeo (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar)
Indonesia adalah negara hukum sebagai mana bunyi pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945, yang menjamin setiap orang di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak u...
Magang Pintar Paham Advokat Solusi Magang Mahasiswa Hukum (Studi Magang Prigel di Josant And Friend’s Law Firm)
Magang Pintar Paham Advokat Solusi Magang Mahasiswa Hukum (Studi Magang Prigel di Josant And Friend’s Law Firm)
Kegiatan magang mahasiswa tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh kantor hukum tersebut. Ada...
tugas resume hukum tata negara
tugas resume hukum tata negara
Hukum tata Negara dapar diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Secara arti sempit hukum tata negara dapat diartikan hukum yang mengatur organisasi negra sedangkan dala...

