ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI SDGs PEREMPUAN

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan hukum, agama, dan hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (SDGs Nomor 5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum pernikahan beda agama terhadap status hukum suami, istri, dan anak, serta implikasinya terhadap SDGs Nomor 5. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer berupa peraturan perundang-undangan, SEMA, dan pendapat ahli, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber internet relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menghadapi kendala hukum karena UU Perkawinan mensyaratkan keabsahan pernikahan berdasarkan agama masing-masing, sementara mayoritas agama di Indonesia melarangnya. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan status hukum suami istri dan anak, kerentanan perempuan dalam hal hak waris, nafkah, dan pengasuhan anak, serta bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diusung SDGs Nomor 5. SEMA No. 2 Tahun 2023yang melarang pengadilan mencatat pernikahan beda agama semakin memperkuat diskriminasi ini. Diperlukan reformasi hukum perkawinan yang inklusif dan sensitif gender serta dialog antaragama untuk menjembatani perbedaan dan melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan beda agama. Kata Kunci: Perkawinan beda agama, SDGs, Perempuan