Javascript must be enabled to continue!
Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas
View through CrossRef
The purpose of this research article is to find out the role of the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities, the efforts that have been realized by the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities and the obstacles found by the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities. In Indonesia, all access and empowerment for persons with disabilities are still not effective. This is evident from the lack of provision of public facilities for persons with disabilities, schools or non-formal education for persons with disabilities, empowerment from the government or other agencies as well as periodic social assistance. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and literature studies. The results of this study explain that the role of the Medan City Government through the Social Service in the welfare of persons with disabilities consists of four aspects, namely: the aspect of the facilitator by purchasing and providing assistive facilities and distributing them to persons with disabilities who have been recorded every month. The regulatory aspect of the efforts being made is implementing all the rules and policies based on the Ministry of Social Affairs Regulation Number 2 of 2021 concerning persons with disabilities. From the point of view of the caalitator inviting social problem institutions such as PSM (Community Social Worker), PKSK (District Social Welfare Worker) and TKSPD (Social Welfare Workers for Persons with Disabilities) and the obstacle encountered is the limited budget funds to buy auxiliary equipment facilities, only 75 units each months, there is a quota (limit) for receiving direct cash assistance and there is no Regional Regulation or Medan City Mayor Regulation regarding persons with disabilities
Title: Peran Pemerintah Kota Medan dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas
Description:
The purpose of this research article is to find out the role of the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities, the efforts that have been realized by the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities and the obstacles found by the Medan City government in ensuring the welfare of persons with disabilities.
In Indonesia, all access and empowerment for persons with disabilities are still not effective.
This is evident from the lack of provision of public facilities for persons with disabilities, schools or non-formal education for persons with disabilities, empowerment from the government or other agencies as well as periodic social assistance.
This research uses a qualitative descriptive research type.
Data collection techniques were carried out using observation, interviews and literature studies.
The results of this study explain that the role of the Medan City Government through the Social Service in the welfare of persons with disabilities consists of four aspects, namely: the aspect of the facilitator by purchasing and providing assistive facilities and distributing them to persons with disabilities who have been recorded every month.
The regulatory aspect of the efforts being made is implementing all the rules and policies based on the Ministry of Social Affairs Regulation Number 2 of 2021 concerning persons with disabilities.
From the point of view of the caalitator inviting social problem institutions such as PSM (Community Social Worker), PKSK (District Social Welfare Worker) and TKSPD (Social Welfare Workers for Persons with Disabilities) and the obstacle encountered is the limited budget funds to buy auxiliary equipment facilities, only 75 units each months, there is a quota (limit) for receiving direct cash assistance and there is no Regional Regulation or Medan City Mayor Regulation regarding persons with disabilities.
Related Results
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan....
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS
Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun a...
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, Partisipasi Politik, dan Hak Sipil Lainnya: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentan...
HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR
HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR
Penyandang disabilitas di Indonesia, sebagian besar hidup dalam kondisi rentan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesemp...
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Peningkatan Hak Akses Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Warga negara, tidak terkecuali peny...
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pendanaan Riset Disabilitas sebagai Bagian dari Prioritas Nasional: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesen...
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Naskah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) men...
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS FASILITAS PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
<p class="AbstractText"><em>People with disabilities</em><em> </em><em>in their lives still experience various</em><em> </em>&...

