URGENSI PEMBAHARUAN PENGATURAN PERIHAL HAK INDIKASI GEOGRAFIS SERTA HAK MEREK DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Dalam pemanfatannya, beberapa produk dihasilkan melalui sebuah proses produksi yang menjadi pendukung meningkatan perekonomian di Indonesia. Dalam melindungi beberapa hasil barang yang telah di produksi di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 mengenai Merek. Namun dalam perkembangannya, peraturan ini belum dapat memberikan perlindungan terhadap produk-produk lokal yang dihasilkan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek-aspk permasalahan internal dalam hukum positif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya penambahan aturan mengenai indikasi geografis dalam peraturan tentang merek, menjadikan substansi dari aturan indikasi geografis di setiap pasalnya kurang jelas sehingga masih belum dapat memberikan perlindungan secara optimal bagi produk indikasi geografis yang dihasilkan. Perlu adanya keterkaitan antara tata cara pendaftaran produk dalam peraturan tentang merek dan indikasi geografis  sehingga setiap produk indikasi geografis yang telah terdaftar dapat secara langsung memperoleh merek produk khusus dan berbeda dari produk-produk lain sehingga dapat meemberikan perlindungan kepada produk-produk yang dihasilkan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam peraturan ini, sehingga tidak munculnya permasalahan seperti duplikat yang dilakukan orang ketiga pada produk asli indikasi geografis yang dihasilkan masyarakat lokal.