Interpretasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Indonesia

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan politiknya. Dua undang-undang tentang kepariwisataan, yaitu UU 9/1990 dan UU 10/2009 merupakan produk kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia. Keduanya dihasilkan dalam kondisi politik yang berbeda. Tujuan kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia melalui pembangunan kepariwisataan. Tujuan nasional bangsa Indonesia tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Artikel ini bertujuan untuk memahami perkembangan paradigma kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia melalui pemaknaan terhadap UU 9/1990 dan UU 10/2009 yang dikaitkan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk memahami hal tersebut diperlukan interpretasi terhadap kedua kebijakan tersebut dengan mengaitkannya pada esensi Pembukaan UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Analisis datanya menggunakan metode hermeneutika Dilthey berupa kegiatan yang bersifat triadik terhadap ketiga sisi yang saling berhubungan dan saling berdialektik, yaitu teks kebijakan, pengalaman mental pembuatnya, dan subjek yang meginterpretasikannya. Makna teks kebijakan dipahami melalui sejarah pembuat dan pembuatannya, sedangkan subjek yang menginterpretasikannya harus memasuki jiwa zaman masa pembuatan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 1990 sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia, karena paradigma persatuan dan kekeluargaan masih diusung oleh kebijakan itu. Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2009 mulai berbelok menjauh dari tujuan bangsa Indonesia, karena telah dibawa ke paradigma persaingan bebas yang mengabaikan aspek kekeluargaan.