Javascript must be enabled to continue!
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANG
View through CrossRef
Abstract. Children are children, and not little adults. Thus, the treatment of children whether involved in criminal acts or those experiencing social problems must be addressed for the welfare of children. The need for children adoption within Indonesian Islamic community will also be increasingly important for those who need it, in order to obtain legal certainty in which can be obtained by a court decision including the decision of the Religious Court. The marriage law and religious justice law have regulated in detail about child care and guardianship which are compiled in a compilation of Islamic law. The Law on Religious Courts explicitly states that the Religious Courts are a court for Muslims regarding cases or matters that are in its authorities. Muslims in this case are not only adults but also children. Unfortunately, the issue of children protection is not referred explicitly in the authorities of the Religious Courts. However, to serve and to fulfill the legal needs of Muslims regarding to child care, the Religious Courts, at the request of someone who adopts a child based on Islamic law, may issue a decision on adoption in terms of the child concerned as a proof of completion of the will must be regulated in the Compilation of Islamic law of Religious Courts. Consequently, the rights and obligations of parents who have adopted children with Islamic law have special characteristics that are different from the rights and obligations of parents who have adopted children without Islamic law. Abstrak. Anak-anak adalah anak-anak, dan bukan orang dewasa kecil. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak-anak apakah terlibat dalam tindakan kriminal atau mereka yang mengalami masalah sosial harus ditangani untuk kesejahteraan anak-anak. Kebutuhan adopsi anak dalam komunitas Islam Indonesia juga akan semakin penting bagi mereka yang membutuhkannya, untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat diperoleh melalui keputusan pengadilan termasuk keputusan Pengadilan Agama. Hukum perkawinan dan hukum keadilan agama telah mengatur secara rinci tentang pengasuhan anak dan perwalian yang disusun dalam kompilasi hukum Islam. Undang-Undang tentang Pengadilan Agama secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam tentang kasus atau hal-hal yang ada dalam otoritasnya. Muslim dalam hal ini tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Sayangnya, masalah perlindungan anak tidak dirujuk secara eksplisit dalam otoritas Pengadilan Agama. Namun, untuk melayani dan memenuhi kebutuhan hukum umat Islam terkait perawatan anak, Pengadilan Agama, atas permintaan seseorang yang mengadopsi anak berdasarkan hukum Islam, dapat mengeluarkan keputusan tentang adopsi dalam hal anak yang bersangkutan sebagai bukti penyelesaian kehendak harus diatur dalam Kompilasi hukum Islam Pengadilan Agama. Akibatnya, hak dan kewajiban orang tua yang mengadopsi anak dengan hukum Islam memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hak dan kewajiban orangtua yang mengadopsi anak tanpa hukum Islam.
LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Title: PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANG
Description:
Abstract.
Children are children, and not little adults.
Thus, the treatment of children whether involved in criminal acts or those experiencing social problems must be addressed for the welfare of children.
The need for children adoption within Indonesian Islamic community will also be increasingly important for those who need it, in order to obtain legal certainty in which can be obtained by a court decision including the decision of the Religious Court.
The marriage law and religious justice law have regulated in detail about child care and guardianship which are compiled in a compilation of Islamic law.
The Law on Religious Courts explicitly states that the Religious Courts are a court for Muslims regarding cases or matters that are in its authorities.
Muslims in this case are not only adults but also children.
Unfortunately, the issue of children protection is not referred explicitly in the authorities of the Religious Courts.
However, to serve and to fulfill the legal needs of Muslims regarding to child care, the Religious Courts, at the request of someone who adopts a child based on Islamic law, may issue a decision on adoption in terms of the child concerned as a proof of completion of the will must be regulated in the Compilation of Islamic law of Religious Courts.
Consequently, the rights and obligations of parents who have adopted children with Islamic law have special characteristics that are different from the rights and obligations of parents who have adopted children without Islamic law.
Abstrak.
Anak-anak adalah anak-anak, dan bukan orang dewasa kecil.
Dengan demikian, perlakuan terhadap anak-anak apakah terlibat dalam tindakan kriminal atau mereka yang mengalami masalah sosial harus ditangani untuk kesejahteraan anak-anak.
Kebutuhan adopsi anak dalam komunitas Islam Indonesia juga akan semakin penting bagi mereka yang membutuhkannya, untuk mendapatkan kepastian hukum yang dapat diperoleh melalui keputusan pengadilan termasuk keputusan Pengadilan Agama.
Hukum perkawinan dan hukum keadilan agama telah mengatur secara rinci tentang pengasuhan anak dan perwalian yang disusun dalam kompilasi hukum Islam.
Undang-Undang tentang Pengadilan Agama secara eksplisit menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam tentang kasus atau hal-hal yang ada dalam otoritasnya.
Muslim dalam hal ini tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.
Sayangnya, masalah perlindungan anak tidak dirujuk secara eksplisit dalam otoritas Pengadilan Agama.
Namun, untuk melayani dan memenuhi kebutuhan hukum umat Islam terkait perawatan anak, Pengadilan Agama, atas permintaan seseorang yang mengadopsi anak berdasarkan hukum Islam, dapat mengeluarkan keputusan tentang adopsi dalam hal anak yang bersangkutan sebagai bukti penyelesaian kehendak harus diatur dalam Kompilasi hukum Islam Pengadilan Agama.
Akibatnya, hak dan kewajiban orang tua yang mengadopsi anak dengan hukum Islam memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan hak dan kewajiban orangtua yang mengadopsi anak tanpa hukum Islam.
.
Related Results
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN PADA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Legal Protection of The Citezenship Status Of Children Born Mixed Marriage)
Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentu saja membawa konsekuensi-...
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Prespektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang...
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Perlindungan anak terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis berkelanjutan...
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Legal Memorandum Tentang Hak Mewaris Anak Tiri Laki-Laki Pada Masyarakat Batak Toba Ditinjau Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba Dan Hukum Positif Indonesia
Hukum Adat mengatur mengenai perkawinan, kelahiran, kematian, dan pemberian waris. Masyarakat Adat Batak Toba menganut sistem patrilineal, dimana dalam sistem ini kedudukan anak la...
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
ABSTRACT-The phenomenon of violence that occurs in children in Indonesia is increasing, especially acts of sexual violence. Many acts of sexual violence that occur in children occu...
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ANAK
Hukum pidana anak penting dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menyelidiki perkembangan hukum pidana anak di Indonesia dari m...

