Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan

Abstrak: Artikel ini ingin mengetahui orientasi politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah dibubarkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (Perpu) No 2 tahun 2017, sebagai pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Orientasi politik merupakan sikap yang dimiliki seorang individu maupun kelompok dalam interaksinya dengan kehidupan politik yang meliputi, sikap, nilai dan prilaku politik Pemerintah melalui kementerian hukum dan HAM mencabut status badan hukum organisasi HTI. Pencabutan status badan hukum HTI dilatar belakangi karena idiologi dan aktivitas yang dilakukan oleh HTI bertentangan dengan Pancasila dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan keberadaan Hizbut Tahrir sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. HTI memiliki struktur anggota, kaderisasi, aktivis, simpatisan yang cukup solid dan konsisten memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, ketika organisasi mereka dibubarkan oleh pemerintah, anggota, kader, aktivis, dan simpatisan eks HTI, ke arah manakah orientasi politiknya setelah dibubarkan. Pertanyaan penelitian ini ingin menjawab kemanakah orientasi politik eks Hizbut Tahrir setelah dibubarkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk mengetahui dan membandingkan kearah mana orientasi politiknya dengan gerakan islamis lainnya yang pernah dibubarkan oleh pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Kata Kunci: Orientasi Politik, Hizbut Tahrir, Perpu   Abstact: This article explains the political orientation of Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) after it was dissolved by the government through government regulation (Perpu) No. 2 of 2017, substitute ordinance No. 17 of 2013 about Community Organizations. The government through the Ministry of Law and Human Rights revoked the legal status of the HTI organization. The revocation of the legal status of HTI is motivated by the ideology and activities carried out by HTI in conflict with the Pancasila and the unitary state of the Republic of Indonesia (NKRI). As a socio-religious organization the existence of Hizbut-Tahrir has been going on for a long time in Indonesia. HTI has a fairly solid member structure, regeneration, activists, sympathizers and, fight for the Islamic Khilafah. Therefore, when their organization was dissolved by the government, members, cadres, activists, and sympathizers of the former HTI, in what direction was their political orientation after it was dissolved. Political orientation is the attitude of an individual or group in their interactions with political life which includes political attitudes, values ​​and, behavior. This research question wants to answer where the political orientation of the former Hizbut-Tahrir was after it was dissolved by the government. The aim is to find out and compare the direction of political orientation with other Islamic movements that have been dissolved by the government in previous periods. Keywords: Political Orientation, Hizbut Tahrir, Government Regulation