Javascript must be enabled to continue!
GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus di Bengkulu)
View through CrossRef
Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun di dalam perjalanannya, kegiatan yang dilaksanakan HTI banyak berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah. Pada akhirnya presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI. Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan sosial eks HTI masih tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksistensi gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan, bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial eks HTI khususnya di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan eksistensi gerakan sosial eks HTI di Bengkulu masih aktif. Mereka tetap melakukan kegiatan meskipun masih masa pandemi, namun lebih banyak daring daripada tatap muka. Adapun pola gerakan sosial eks HTI bersifat ekspresif, reformatif serta perlawanan. Tahap-tahap gerakan sosial eks HTI, pendirian lembaga, framing isu, proses pengkaderan, pemberdayaan anggota dan penguasaan Negara. Dari hasil kajian, belum terlihat kegiatan eks HTI yang mengarah pada tindakan membahayakan NKRI. Namun pemerintah perlu mengedukasi dan mengawasi komunitas-komunitas yang ada agar kegiatan eks HTI tidak melenceng dari nilai Pancasila dan UUD 1945.Kata Kunci : Gerakan Sosial, Eks HTI, Provinsi Bengkulu
Title: GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA PASCA PEMBUBARAN (Studi Kasus di Bengkulu)
Description:
Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia.
Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi.
Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Namun di dalam perjalanannya, kegiatan yang dilaksanakan HTI banyak berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah.
Pada akhirnya presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI.
Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan sosial eks HTI masih tetap berjalan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksistensi gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan, bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial eks HTI khususnya di Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan.
Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.
Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menemukan eksistensi gerakan sosial eks HTI di Bengkulu masih aktif.
Mereka tetap melakukan kegiatan meskipun masih masa pandemi, namun lebih banyak daring daripada tatap muka.
Adapun pola gerakan sosial eks HTI bersifat ekspresif, reformatif serta perlawanan.
Tahap-tahap gerakan sosial eks HTI, pendirian lembaga, framing isu, proses pengkaderan, pemberdayaan anggota dan penguasaan Negara.
Dari hasil kajian, belum terlihat kegiatan eks HTI yang mengarah pada tindakan membahayakan NKRI.
Namun pemerintah perlu mengedukasi dan mengawasi komunitas-komunitas yang ada agar kegiatan eks HTI tidak melenceng dari nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci : Gerakan Sosial, Eks HTI, Provinsi Bengkulu.
Related Results
Ideologi Trans-Nasionalisme Sebagai Gerakan: Hizbut Tahrir Indonesia
Ideologi Trans-Nasionalisme Sebagai Gerakan: Hizbut Tahrir Indonesia
Hizbut Tahrir Indonesia merupakan suatu gerakan organisasi transnasional dengan berlandaskan pada ideologi pan-Islamisme yang bertujuan untuk dapat mewujudkan negara khilafah sehin...
Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir
Konstruksi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir
This research traces and criticizes the construction of the Hizbut Tahrir caliphate. For this purpose, the researcher will process the data from Hizbut Tahrir's books by using qua...
Konsep Dakwah Syeikh Taqiyuddin An-nabhani dan Implementasinya dalam Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir di Kota Bandung
Konsep Dakwah Syeikh Taqiyuddin An-nabhani dan Implementasinya dalam Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir di Kota Bandung
Abstract. The decline of Muslims is partly due to the decline in understanding of Islam due to the influence of modernization and globalization which encourages individuals to sepa...
Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia: Sejarah, Ideologi, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Serta Demokrasi di Indonesia
Dinamika Hizbut Tahrir Indonesia: Sejarah, Ideologi, dan Dampaknya terhadap Stabilitas Politik Serta Demokrasi di Indonesia
Hizbut Tahrir merupakan salah satu paham ideologi transnasional yang patut diwaspadai keberadaannya karena gagasan khilafah legendarisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali s...
ANALISIS KETERLAKSANAAN PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA DALAM PEMBELAJARAN IPA DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU
ANALISIS KETERLAKSANAAN PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA DALAM PEMBELAJARAN IPA DI WILAYAH PESISIR KOTA BENGKULU
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pendidikan mitigasi bencana dalam pembelajaran IPA, mengetahui persepsi guru dan peserta didik terhadap penting...
Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi
Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi
Perubahan transformatif pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, membawa implikasi pada terbentuknya lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan ...
STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA TOKO SEPEDA EKS BIKE DOLOPO
STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN PADA TOKO SEPEDA EKS BIKE DOLOPO
Marketing strategy is an entire system of business activities designed to determine and plan prices, promotions and distributions that can satisfy current and potential consumers. ...
DAKWAH DAN FENOMENA GERAKAN ISLAM LIBERAL
DAKWAH DAN FENOMENA GERAKAN ISLAM LIBERAL
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena gerakan Islam liberal dan peran dakwah dalam gerakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman...

