Javascript must be enabled to continue!
Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia
View through CrossRef
Film as a cinematographic work is an object protected by copyright. Film and ICT are rapidly growing in Indonesia. Along with this, digital piracy occurs very often. This happens in instant messaging application, Telegram. Public channel is an available feature on Telegram that misused by its users to spread films illegally. This research was conducted to determine regulations about accessing cinematography on Telegram and Telegram Messenger Inc. liability concerns accessing cinematography by its users. The method is juridical normative by examining secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study related to copyright and over-the-top services. The results show that accessing cinematography on Telegram violates economic rights according to Article 9 (1) b Copyright Law which is categorized as piracy in accordance with Article 113 (4) Copyright Law and Telegram Messenger Inc. as application organizer should be responsible secondarily for piracy in a civil lawsuit according to Article 99 Copyright Law and Article 38 ITE Law, administrative and criminal that occurs due to negligence in monitoring the activities of its users. Then, primary liability can be requested to application users who do not obey the terms of services of the telegram application which has an exoneration clause as a way to prevent copyright infringement in telegram application.
Universitas Serang Raya
Title: Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia
Description:
Film as a cinematographic work is an object protected by copyright.
Film and ICT are rapidly growing in Indonesia.
Along with this, digital piracy occurs very often.
This happens in instant messaging application, Telegram.
Public channel is an available feature on Telegram that misused by its users to spread films illegally.
This research was conducted to determine regulations about accessing cinematography on Telegram and Telegram Messenger Inc.
liability concerns accessing cinematography by its users.
The method is juridical normative by examining secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study related to copyright and over-the-top services.
The results show that accessing cinematography on Telegram violates economic rights according to Article 9 (1) b Copyright Law which is categorized as piracy in accordance with Article 113 (4) Copyright Law and Telegram Messenger Inc.
as application organizer should be responsible secondarily for piracy in a civil lawsuit according to Article 99 Copyright Law and Article 38 ITE Law, administrative and criminal that occurs due to negligence in monitoring the activities of its users.
Then, primary liability can be requested to application users who do not obey the terms of services of the telegram application which has an exoneration clause as a way to prevent copyright infringement in telegram application.
Related Results
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami urgensi pengaturan AI dalam UU Hak Cipta di Indonesia serta potensi AI sebagai subjek hukum dalam sistem hukum di Indonesia...
Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Hak Cipta
Penyebaran Sinematografi Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Hak Cipta
Di abad ke-21 ini perubahan semakin berkembang pesat semua bidang dipengaruhi oleh teknologi perkembangan ini memberikan ruang akses yang begitu besar salah satunya dalam dunia sen...
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA (DI TINNJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Hal ini membuktikan b...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan...
ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA
ASPEK HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP HAK CIPTA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana proses terjadinya Hak Cipta pada suatu Karya Sinematografi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak C...
Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke
Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hak cipta lagu dan musik yang digunakan secara komersial oleh orang lain berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan peran dari Lembag...
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRANK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (PENGHINAAN YANG DIUNGGAH DI MEDIA ONLINE)
Sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakkan hukum tindak pidan...
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional
Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional
Penelitian ini bertujuan menjawab dua isu hukum, yaitu implikasi kekosongan hukum pengaturan hak cipta bagi lagu nasional dan formulasi ke depan konstruksi hukum hak cipta bagi lag...

