Javascript must be enabled to continue!
KESIAPAN DOKTER UMUM UNTUK PELAYANAN KACAMATA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT
View through CrossRef
Kelainan refraksi merupakan kasus penyakit mata dengan level kompetensi 4 berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012. Apabila secara fasilitas dan kompetensi telah siap, pelayanan kacamata dapat dilaksanakan, sehingga kasus-kasus kelainan refraksi tidak perlu lagi dirujuk ke dokter spesialis mata. Hingga saat ini, penerapan kompetensi tersebut dalam praktek dokter umum belum pernah terdata. Perlu kajian lebih dalam mengenai kesiapan dokter umum menghadapi penerapan pelayanan kacamata di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kesiapan perlu dikaji dari sisi kompetensi maupun dari sarana prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dokter umum di FKTP wilayah Kota Mataram, NTB. Metode yang digunakan adalah potong lintang diskriptif. Terdapat 28 dokter umum yang ikut berpartisipasi menjadi responden . Ditinjau dari kesiapan sarana dan prasarana, terdapat 7 (25%) dokter yang tidak memiliki ruang praktik dengan sisi panjang 6 atau 3 meter. Peralatan pemeriksaan yang paling banyak dimiliki adalah optotip Snellen (85,71%), sedangkan yang tidak dimiliki adalah lensa coba (14,29%) dan gagang coba (10,71%). Sebagian besar dokter umum merasa kompeten melakukan koreksi kelainan refraksi (57,1%) namun masih ragu-ragu untuk memberikan pelayanan koreksi kacamata di FKTP (53,6%). Seluruh dokter umum, menyatakan bahwa selama ini mereka merujuk pasien dengan kelainan refraksi. Meskipun demikian sebagian besar dokter (71,4%) menyatakan setuju bahwa pelayanan pemeriksaan kacamata seharusnya tersedia di FKTP. Kesimpulannya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana untuk pelayanan koreksi kacamata pada sebagian besar ruang praktik dokter umum di wilayah kota Mataram. Meskipun dokter umum di wilayah Mataram merasa sudah cukup kompeten untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi kacamata.
Title: KESIAPAN DOKTER UMUM UNTUK PELAYANAN KACAMATA DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT
Description:
Kelainan refraksi merupakan kasus penyakit mata dengan level kompetensi 4 berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) 2012.
Apabila secara fasilitas dan kompetensi telah siap, pelayanan kacamata dapat dilaksanakan, sehingga kasus-kasus kelainan refraksi tidak perlu lagi dirujuk ke dokter spesialis mata.
Hingga saat ini, penerapan kompetensi tersebut dalam praktek dokter umum belum pernah terdata.
Perlu kajian lebih dalam mengenai kesiapan dokter umum menghadapi penerapan pelayanan kacamata di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Kesiapan perlu dikaji dari sisi kompetensi maupun dari sarana prasarana pendukung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dokter umum di FKTP wilayah Kota Mataram, NTB.
Metode yang digunakan adalah potong lintang diskriptif.
Terdapat 28 dokter umum yang ikut berpartisipasi menjadi responden .
Ditinjau dari kesiapan sarana dan prasarana, terdapat 7 (25%) dokter yang tidak memiliki ruang praktik dengan sisi panjang 6 atau 3 meter.
Peralatan pemeriksaan yang paling banyak dimiliki adalah optotip Snellen (85,71%), sedangkan yang tidak dimiliki adalah lensa coba (14,29%) dan gagang coba (10,71%).
Sebagian besar dokter umum merasa kompeten melakukan koreksi kelainan refraksi (57,1%) namun masih ragu-ragu untuk memberikan pelayanan koreksi kacamata di FKTP (53,6%).
Seluruh dokter umum, menyatakan bahwa selama ini mereka merujuk pasien dengan kelainan refraksi.
Meskipun demikian sebagian besar dokter (71,4%) menyatakan setuju bahwa pelayanan pemeriksaan kacamata seharusnya tersedia di FKTP.
Kesimpulannya masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana untuk pelayanan koreksi kacamata pada sebagian besar ruang praktik dokter umum di wilayah kota Mataram.
Meskipun dokter umum di wilayah Mataram merasa sudah cukup kompeten untuk melakukan pemeriksaan dan koreksi kacamata.
Related Results
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
SISTEM RUJUKAN DALAM SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL PERINATAL DI INDONESIA
ABSTRAK
Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan d...
Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis
Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis
dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, namum masih diras...
KEPUASAN TERHADAP KOMPENSASI DAN KOMITMEN DOKTER DI RUMAH SAKIT
KEPUASAN TERHADAP KOMPENSASI DAN KOMITMEN DOKTER DI RUMAH SAKIT
<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p align="center"><strong>Abstrak</st...
Penerapan Alur Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas Kota Parepare pada masa pandemi Covid
Penerapan Alur Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas Kota Parepare pada masa pandemi Covid
Latar belakang: Alur pelayanan di puskesmas selama pandemi di seluruh Puskesmas di kota parepare mengalami perubahanan pada mekanisme pelayanan terhadap pasien yang datang ke fa...
Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2023
Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai Tahun 2023
Beban kerja, stres kerja, dan kondisi lingkungan kerja turut mempengaruhi performa dokter di lingkungan rumah sakit. Penilaian kinerja dokter dapat dilakukan melalui evaluasi terha...
Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Analisis Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Sosial Ekonomi di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan) di Kecamatan Batang kuis dan (2) Ketersediaan pel...
KOTA SEHAT SEBAGAI STRATEGI MENGAHADAPI COVID-19 BERDASARKAN STRUKTUR RUANG PERENCANAAN PERKOTAAN (STUDI KASUS: KOTA MATARAM)
KOTA SEHAT SEBAGAI STRATEGI MENGAHADAPI COVID-19 BERDASARKAN STRUKTUR RUANG PERENCANAAN PERKOTAAN (STUDI KASUS: KOTA MATARAM)
Abstrak: Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup serius, seperti halnya salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram yang juga sedang menghadapi penyeb...

