Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
Javascript must be enabled to continue!
STATUS HUKUM TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
View through CrossRef
<p><em>This study aims to analyze and determine the legal status of the land of the Kasepuhan Palace in Cirebon after the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The results show that the legal status of the Kasepuhan Sultanate lands has been transferred to the state based on the Fourth Dictum letter A Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and the land is redistributed as the object of the provisions regarding land reform on the legal basis of Article 1 Government Regulation Number 224 of 1961. It is very inversely proportional to assuming that the Kasepuhan Palace land is not and has never become self-government, then the legal status of the Kasepuhan Palace land is fully controlled as customary land / wewengkon land / prohibited forest belonging to the Kasepuhan Palace Cirebon. The problem is, based on authentic evidence, the Kasepuhan Palace has never been self-governing, but the lands controlled from generation to generation or the land of the Keraton Kasepuhan Cirebon are still redistributed by the government. So, the legal status of the Kasepuhan Palace lands is currently unclear.</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong></p><p><em><em>Keraton; Land; Cirebon.</em><br /></em></p>
Title: STATUS HUKUM TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
Description:
<p><em>This study aims to analyze and determine the legal status of the land of the Kasepuhan Palace in Cirebon after the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations.
The results show that the legal status of the Kasepuhan Sultanate lands has been transferred to the state based on the Fourth Dictum letter A Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and the land is redistributed as the object of the provisions regarding land reform on the legal basis of Article 1 Government Regulation Number 224 of 1961.
It is very inversely proportional to assuming that the Kasepuhan Palace land is not and has never become self-government, then the legal status of the Kasepuhan Palace land is fully controlled as customary land / wewengkon land / prohibited forest belonging to the Kasepuhan Palace Cirebon.
The problem is, based on authentic evidence, the Kasepuhan Palace has never been self-governing, but the lands controlled from generation to generation or the land of the Keraton Kasepuhan Cirebon are still redistributed by the government.
So, the legal status of the Kasepuhan Palace lands is currently unclear.
</em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong></p><p><em><em>Keraton; Land; Cirebon.
</em><br /></em></p>.
Related Results
KAJIAN TERITORIALITAS KERATON KANOMAN
KAJIAN TERITORIALITAS KERATON KANOMAN
Abstrak - Keraton Kanoman merupakan salah satu bangunan yang penting dalam sejarah terbentuknya Kota Cirebon. Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1678, keraton berfungsi sebagai b...
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONSTITUSIONALITAS PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Salah satu isu yang berkembang pada awal tahun 2020 yang lalu adalah digunakannya metode pembentukan undang-undang Omnibus Law yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun...
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK AKIBAT CACAT ADMINISTRATIF
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria telah memberikan landasan hukum baik bagi pemerintah dalam tugasnya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undang...
PENERAPAN KONSEP SENTRALITAS PADA KERATON SURAKARTA HADININGRAT
PENERAPAN KONSEP SENTRALITAS PADA KERATON SURAKARTA HADININGRAT
Abstract - Keraton is a term to describe a place where Javanese ruler and his family lives. Keraton, which regarded as a historical building, holds an important role in development...
Revitalisasi Ragam Hias Batik Keraton Cirebon dalam Desain Baru Kreatif
Revitalisasi Ragam Hias Batik Keraton Cirebon dalam Desain Baru Kreatif
ABSTRACTÂ Respecting traditions of the nation, which is preserving a batik tradition. Cirebon is the region that has a rich cultural treasures batik varied. Given its development, ...
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Pilkada dilaksanakan berdasarkan perintah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 i...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KEPABEANAN DI KAWASAN PERBATASAN
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai kepabeanan di kawasan perbatasan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran kepabe...
Penataan Kawasan Pendukung Wisata Budaya Keraton Kasepuhan Cirebon
Penataan Kawasan Pendukung Wisata Budaya Keraton Kasepuhan Cirebon
Keraton Kasepuhan merupakan salah satu keraton di kota Cirebon yang bersejarah dan kaya akan nilai kebudayaan. Salah satu kekayaan budaya yang masih ada, yaitu Keraton Kasepuhan se...