YURISPRUDENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Pengembangan yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sangat diperlukan bagi perkembangan hukum tata usaha negara. Permasalahan yang dikaji adalah peran yurisprudensi dalam bidang hukum tata usaha negara dan peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan akses keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Mahkamah Agung telah melakukan upaya penguatan yurisprudensi sehingga dapat mendukung perkembangan hukum administrasi. Keputusan hakim diperlukan sebagai sumber hukum. Hal ini karena berasal dari penyelesaian sengketa hukum yang dinamis. Kemudian, yurisprudensi dapat membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Proses pengambilan keputusan hakim juga lebih cepat daripada proses pembuatan undang-undang. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih luas dapat memberikan kemudahan akses keadilan dimana masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas tindakan faktual Pemerintah di bidang hukum publik. Yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat diperlukan untuk mengembangkan hukum administrasi negara dengan memperhatikan perkembangan masyarakat, kondisi sosial, kondisi hukum dan politik. Yurisprudensi menghasilkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara bijaksana.